Analisis kebijakan pengguna surat keterangan tidak mampu di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh

DESIANA, Neneng, drg. Julita Hendrartini, M.Kes

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang :. Pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang menggunakan kartu Askeskin dan SKTM meningkat secara signifikan, pada tahun 2007 mencapai 70 % dibandingkan dengan tahun 2006. Tujuan Penelitian :Menganalisis kebijakan pemberian SKTM dan Persepsi Pemberi Pelayanan Kesehatan terhadap pengguna SKTM di instalasi rawat inap RSUD Dr. Zainoel Abidin di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus eksploratori untuk memperoleh data tentang kebijakan Daerah bagi pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di pelayanan kesehatan rawat inap RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Hasil Penelitian:Tidak ada kebijakan atau aturan khusus secara tertulis tentang pengguna surat keterangan tidak mampu, Angka kemiskinan di Aceh menurun setiap tahunnya tetapi Permintaan Anggaran untuk pelayanan masyarakat miskin meningkat, Persepsi pemberi pelayanan kesehatan terhadap Pengguna SKTM bahwa semua masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar di Jamkesmas tetap dibantu oleh Pemda, Masih banyak masyarakat yang belum tercakup di Jamkesmas dikarenakan Data base masyarakat miskin belum valid, dan Alasan menggunakan SKTM tersebut karena masyarakat yang tidak mampu berhak mendapatkan Pelayanan kesehatan gratis. Kendala dari kebijakan Pemerintah diantaranya keterbatasan dana, pendataan masyarakat miskin yang belum valid, kurangnya sosialisasi jamkesmas ke petugas kesehatan dan masyarakat. Kesimpulan: Tidak ada Kebijakan khusus maupun Aturan secara tertulis tentang penggunaan surat keterangan tidak mampu, dikarenakan indikator masyarakat miskin di Nanggroe Aceh Darussalam belum ditetapkan secara tertulis, sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan SKTM. Persepsi PPK di rumah sakit umum Daerah NAD, bahwa semua maskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dapat dibantu oleh Pemda, Kebijakan Pemda tersebut bertujuan untuk tetap melindungi masyarakat di NAD, seperti yang diharapkan oleh Pemerintah pusat perihal kebijakan maskin

Background: The utilization of inpatient health service at Dr. Zainoel Abidin Aceh using health insurance for poor families and certificate for poor people increased significantly (70%) in 2007 compared to the previous year. Objective: To analyze the policy on the issue of certificate for poor people and perception of health service providers about certificate for poor people in inpatient room of Dr. Zainoel Abidin at the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Method: This was a descriptive qualitative study that used exploratory case study design to obtain data on the local policy for the utilization of certificate for poor people at inpatient health service of Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Result: There was no written policy or special regulation on the use of certificate for poor people. Poverty rate in Aceh decreased annually but demand of budget for the service for poor families increased. Health service providers perceived that all poor communities not registered at community health insurance were assisted by the local government. Many members of poor communities were not yet listed at community health insurance because the database of poor communities was not valid. Poor people used certificate for poor people because they had the right to get free health service. Constraints encountered by the local government were limited budget, invalid data of poor communities, lack of socialization on community health insurance to health staff and the community. Conclusion: There was no special policy or written regulation about the use of certificate for poor people because the characteristics of poor community at Nanggroe Aceh Darussalam were not specified in written form so that lots of people used certificate for poor people.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda, Persepsi PPK, Kebijakan Jamkesmas, Alasan masyarakat pengguna SKTM, local government policy, perception of health security social.