Pembiayaan gizi bersumber dana Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2002-2007 di Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kabuapten Biak Numfor
FAIRYO, Salmon, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan MasyarakatLatar belakang: Informasi pembiayaan gizi bersumber dari pemerintah sangat penting bagi suatu daerah. Distribusi pembiayaan gizi berkaitan dengan derajat pelayanan gizi daerah. Pembiayaan gizi bersumber pemerintah di Provinsi Papua difokuskan pada pengeluaran pembiayaan gizi serta dianalisis dengan pendekatan district health account untuk melihat bagaimana mobilisasi dana dari sumber ke agen pembiayaan kemudian dialokasi ke penyedia/pemberi pelayanan gizi dan fungsi pelayanan gizi serta implikasi kebijakannya. District health account dapat memotret bagaimana komitmen daerah terhadap biaya kesehatan dan kecukupan pembiayaan gizi bersumber dari pemerintah. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui gambaran pembiayaan gizi bersumber pemerintah dan mekanisme pembiayaannya di Provinsi Papua. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah data alokasi anggaran sektor kesehatan dan non kesehatan bersumber pemerintah tahun 2002-2007 dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan keuangan untuk pelayanan gizi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, BKKBN, Bappeda, DPRD, dan Pemda Kabupaten. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara sebagai panduan wawancara mendalam dan tabel data untuk periksa dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data sekunder dengan memakai tabel district health account dan data primer dengan cara menganalisa isi data kemudian kedua data tersebut diinterpretasikan sesuai tujuan penelitian. Hasil penelitian: Kontribusi APBD terhadap pembiayaan program gizi Pemerintah Daerah Provinsi Papua meningkat dari 53,17% pada tahun 2005, menjadi 79,33% pada tahun 2006, dan 82,86% pada tahun 2007. Alur pencairan pembiayaan program gizi bersumber APBD dan APBN ke instansi yang membutuhkan di tingkat Provinsi Papua melibatkan Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, Gubernur, DPRP, dan BP3D/Bappeda Provinsi Papua serta Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kesimpulan: Kontribusi APBD terhadap pembiayaan program gizi Pemerintah Daerah Provinsi Papua meningkat dari waktu ke waktu.
Background: Information on nutrition financing supported by the government is important for the local government. The distribution of nutrition financing is related to quality of nutrition service at local level. Nutrition program financed by Papua provincial government is focused on nutrition financing expenses and analyzed using district health account to find out how fund is mobilized from the source to the agent of financing and then allocated to nutrition service providers and to identify the function of nutrition service and the implication of the policy. District health account can portrait local commitment to health financing and sufficiency of nutrition financing supported by the government. Objective: To get an overview of nutrition financing supported by the government and the mechanism of its financing at the Province of Papua. Method: The study was descriptive and used both quantitative and qualitative data. Subject of the study were data of budget allocation of health sector and non health sector supported by the government in 2002–2007 and indepth interview with institutions related to the financing of nutrition service such as Education Office, Transport and Telecommunication Office, National Family Planning Coordinating Council, Council of Local Development Monitoring, Social and Manpower Office, local parliament and local district government. Research instruments consisted of interview guide as guide of indepth interview and data tables as document checklist. Data obtained were both primary and secondary data. Secondary data were analyzed using table of district health account and primary data were analyzed using content analysis technique. Both were then interpreted according to the objective of the study. Result: The contribution of local revenue and expenditure budget to the financing of nutrition program of Papua provincial government increased from 53.17% in 2005 to 79.33% in 2006, and 82.86% in 2007. The flow of nutrition program finance started from national and local revenue and expenditure budget to institutions requiring the budget at provincial level, involving bureau of finance of Papua Provincial Secretariat, local parliament and local development monitoring council of the Province of Papua and banks specified by Papua provincial government. Conclusion: The contribution of local revenue and expenditure budget to the financing of nutrition program of Papua provincial government increased from time to time.
Kata Kunci : Pembiayaan gizi,District health account, nutrition financing, district health account, nutrition program