Otonomi alokasi dana untuk kesehatan di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara

SAMAD, Jainudin Haji, Arie Sujito, S.Sos, M.Si

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Dana sektor kesehatan di Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun ke tahun belum memenuhi target yakni 15% dari total dana APBD II. Kondisi inilah yang mendorong berkembangnya wacana mengenai perlunya dilakukan reformasi anggaran agar pengalokasian lebih berorientasi pada kepentingan publik. Sistem perencanaan dan penganggaran yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung memberikan bobot lebih besar pada anggaran rutin atau biaya aparatur, anggaran pembangunan sarana atau pembelian barang-barang dibandingkan dengan program-program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran program lebih sering dicoret dalam usulan. Tujuan: Untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah terhadap alokasi dana di sektor kesehatan di Kabupaten Halmahera Tengah. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus eksploratif. Subjek penelitian adalah Sekretaris Daerah, Bappeda, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Ketua Komisi A. Cara pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan check dokumen. Hasil: Komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran sektor kesehatan di Kabupaten Halmahera Tengah rendah. Komitmen pemerintah daerah yang rendah ini diukur dari tiga hal pokok yang peneliti temukan dilapangan yaitu: (a) budget rendah, (b) tidak terakomodasinya usulan-usulan sektor kesehatan, dan (c) fokus pemerintah masih kepada infrastruktur. Kesimpulan: Komitmen rendah dari pemerintah daerah terhadap sektor kesehatan di Kabupaten Halmahera Tengah ini dipicu oleh rendahnya kemampuan SDM, adanya tarik menarik kepentingan politik dalam penyusunan rencana dana kesehatan, dan tidak adanya kepekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di sektor kesehatan.

Background: Budget for health sector in the district of central Halmahera year by year has not fulfilled the target of 15% from the total funding of APBD II. This condition supported the development on the need of budget reformation in order to create the allocation that was oriented to public’s need. Planning and budgeting system in the district of Central Halmahera tend to had bigger portion in routine budget or apparatur cost, budget for facility development or equipments purchasing compared with health and community empowerment programs. Indeed, program budget was never been considered in the proposal. Objective: This research was aimed to find out the commitment of regional government toward funding allocation in health sector in the district of Central Halmahera. Method: This was a qualitative study that used explorative case study design. The research subject was Regional Secretary, Bappeda (Regional Develeopment Board), head of finance division, head of health agency, and head of commission A. The data was collected with indepth interview and document check. Result: The commitment of regional government in planning and budgeting of health sector in the district of Central Halmahera was low. The low commitment of regional government was examined from three main issues: (a) low budget, (b) the proposal of health sector that was not being accommodated, and (c) government’s focus on infrastructure. Conclusion: The low commitment of regional government toward health sector in the district of Central Halmahera was initiated by the low ability of human resources, the existence of politic’s need in planning the health budget, and there was no government’s sensitivity toward community’s aspiration in health sector.

Kata Kunci : Komitmen,Perencanaan dan penganggaran,Sektor kesehatan, Commitment, planning and budgeting, health sector