Dampak pemisahan fungsi pertahanan dengan keamanan terhadap stabilitas nasional :: Studi kritis terhadap ketetapan MPR Nomor TAP/VII/MPR/2000

ALRIANTO, Baskoro, Prof. Dr. Djoko Soerjo, MA

2008 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Pemisahan ftmgsi pertahanan dengan keamanan seperti tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor TAPA'II/2000 memiliki makna yang mendalam bagi TNI dan Polri serta memberi dampak yang cukup significant^ baik bagi TNI dan Polri itu sendiri maupun bagi Stabilitas Nasional. Diawali dengan turunnya rejim Orde Bam dan dimulainya babak bam sebagai era reformasi, fimgsi pertahanan dengan keamanan pun tidak luput dari reformasi, sehingga teijadi pemisahan fungsi pertahanan dengan keamanan, yang berarti pisahnya Polri dari TNI. Polri berperan pada bidang keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum, sedangkan TNI berperan pada bidang pertahanan. Pada pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, terdapat beberapa makna, respons dan dampak yang juga teijadi pada masyarakat sipil dan pada pemerintahan demokrasi. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai proses dan alasan pemisahan fungsi pertahananan dengan keamanan, untuk mengetahui dampaknya terhadap peran TNI dan stabilitas nasional, dan untuk mengetahui kemampuan adaptasi TNI terhadap pcinisahan fungsi pertahanaan dengan keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan interpretasi melalui studi kepustakaan dan penelitian di lapangan melalui pengamatan dan wawancara, sehingga dapat mem^rikan gambaran yang jelas tentang variabel yang diteliti. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan kemudian dikaji dan dievaluasi tentang keefektifitasannya, sehingga akan diperoleh suatu model yang layak dan valid digimakan dalam pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menciptakan stabilitas nasional. Hasil penelitian meliputi pembahan peran, tugas, fungsi TNI dan Polri, pembahan struktur organisasi masing-masing institusi, dan dampaknya dari pembahan tersebut terhadap kineija institusi dan dampaknya terhadap stabilitas nasional. Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam tesis ini adalah bahwa proses pemisahan fungsi pertahanan dengan keamanan teijadi karena eksistensi TNI yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bemegara sehingga banyak teijadi penyimpangan peran, tugas dan fungsinya yang tidak sesuai dengan iklim demokrasi dalam mewujudkan supremasi sipil. Ketetapan MPR nomor VII tahim 2000, undang-undang nomor 3 tahun 2002 dan undang-undang nomor 34 tahun 2004 memberi rambu-rambu dan batasan-batasan terhadap peran, tugas dan fungsi TNI sebagai aparatur negara di bidang pertahanan sehingga 1M tidak lagi berpolitik praktis, tidak berbisnis, menjalankan tugas berdasarkan keputusan politik Negara, untuk menjadikan TNI yang profesionalis. Pemisahan fungsi pertahanan dengan keamanan juga memberi dampak terhadap stabilitas nasional, dimana pada awal dilakukan pemisahan tersebut teijadi banyak kemsuhan, konflik horisantal bemuansa kepentingan, bemuansa suku, ras, agama dan antar golongan yang mengarah pada disintegrasi bangsa, dikarenakan masa transisi pemisahan fungsi dan adanya sekelompok golongan yang memanfaatkan situasi. Pada akhimya, kemsuhan dan konflik tersebut d^at diredam dengan implementasi pemahaman tugas dari TNI dan Polri sesuai perannya sehingga stabilitas nasional dapat teijaga. Kata-kata kunci: Pemisahan Fungsi Pertahanan Dengan Keamanan

The separation of defence and security function approximated in TAP MPR number TAPA'^II/2000 has deep connotation for Indonesian National Armed Forces and Police Institution of Republic of Indonesia and gives significant consequences, both for Indonesian National Armed Force or Police Institution of Republic of Indonesia and even for constancy of national stipulation. Commence fi-om the end of "orde baru" period and the beginning of new era called reformation, the function of defence and security stipulation even restricted from reformation, therefore the separation of Defence and Secure function had to be done, involving the separation of Indonesian National Armed Forces and Police Institution of Republic of Indonesia. Police Institution of Republic of Indonesia has responsibility in security, social organizing and law enforcement measurement. Meanwhile, Indonesian National Armed Forces focusing on defence measurement. In the accomplishment of those separated function, there are some connotation, responses, consequences happened in civil society and democratic government. The aims from inscription of this thesis is to knowing unfathomable related to the process and explanation of function separation between defence and security, to knowing the consequences of Indonesian National Armed Forces role play, and to knowing the ability of Indonesian National Armed Forces alteration through the separation. The research has its methods on descriptive-analysis and interpretation through literature investigating and research on the area through observation and conference, therefore able to bring clear-visualization about researched variable. The analyzed and described facts subsequently inquired and evaluated concerning the effectual, therefore will obtain deserve and valid model in liability of defence and security function to construct the constancy of national stipulation. The result of research are including the revolution of role play, duty, and function of Indonesian National Armed Forces and Police Institution of the Republic of Indonesia, the change of organization structure of both institution and the consequences of these changes through institution efforts and the consequences through national stipulation. The output of termination on the this thesis is the process of separation between defence and security came about the great existences of Indonesian National Armed Forces through national life, therefore many disorganized of role play, duty, and the function that is quarrel through democratic atmosphere in accordance to construct civil supremasion. TAP MPR number VII year 2000, law number 3 year 2002, and law number 34 year 2004 gives marks and signs through role play, duty and function of Indonesian National Armed Forces as state gadget concerning in defense, consequently Indonesian National Armed Forces have no rights to be commit in political, business, and doing the contractual obligation for the state based on state political judgment to generate a professional Indonesian National Armed Forces. The separation between function of defense and security as well gives consequences through national stabilization, which is on the early condition of this separation, there are many fraud, acts, horizontal divergence of interest, racial, and religion aiming to state disintegration in causes of transition era of separation between fimction and the troupe taking the wastage of stipulation. At the end, the fraud acts and those conflicts had been settled down by the implementation and grasping the duty of Indonesian National Armed Forces and Police Institution of the Republic of Indonesia according to its role, as the result the national stability is watched over. Key Words : Separation of Defence and Security Function

Kata Kunci : Pemisahan fungsi pertahanan dengan keamanan