Upaya pemerintah dalam reformasi sektor keamanan khususnya institusi Polisi Nasional Timor Leste dan Falintil-FDTL pasca krisis 2006

SOARES, Natalino De Jesus Gusmao, Samsu Rizal Panggabean, MS

2008 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Tesis ini membahas pencapaian-pencapaian dan masalah-masalah yang muncul dalam reformasi sector keamanan di Timor Leste. Dengan mengambil PNTL (Institusi Kepolisian Nasional) dan F-FDTL (Institusi Angkatan Pertahanan/Bersenjata Nasional) sebagai dua kasus paradigmatik, tesis ini berusaha membeberkan program-program reformasi yang sudah dijalankan sejak Pemerintahan Konstitusional I sampai Pemerintahan Konstitusional IV. Dengan menggunakan metode analisis-deskriptif ditemukan bahwa keseluruhan program reformasi saat ini diselenggarakan dengan berusaha mengakomodasi keterlibatan tidak hanya aktor-aktor negara (state actors) tetapi juga aktor non-negara (nonstate actors) dalam konteks pengarusutamaan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi tetap berjalan dan memberikan landasan yang semakin kuat bagi keberlanjutan proses reformasi di kedua lembaga pada khususnya dan sustainabilitas reformasi di sektor keamanan pada umumnya. Sebagaimana diargumentasikan dalam tesis ini, proses reformasi sepanjang 4 periode pemerintahan masih berada dalam konteks pembangunan negara-bangsa (nationstate building) dan lebih khusus lagi, konteks pasca konflik politik 2006. Ditekankan juga bahwa proses reformasi yang sudah dan sedang berlangsung sangat dipengaruhi oleh intervensi asing, masalah struktural seperti kemiskinan dan ketidakadilan, budaya kekerasan dan narasi kolektif tentang kekerasan yang terwariskan dari masa perjuangan merebut kemerdekaan.

This thesis addresses the significance as well as the problematic of security sector reform in Democratic Republic of Timor Leste. By taking PNTL (National Police Institution) and F-FDTL (National Armed Forces) as two paradigmatic cases, it seeks to describe reform programs that have been implemented since the Constitutional Government I in 2002 until Constitutional Government IV at present. Using descriptive-analytical method, this thesis finds out that the overall programs have so far been endorsed to be in compliance with the current needs of engaging state and non-state actors as to meet the qualification or importance of democratization and human rights issues in the process. The reform remains at work and set the ground conducive for sustainability of reform in both institutions in particular and reform in security sector in general. As this thesis argues, the reform process through four regimes of government remains situated in the context of nation-state building and, most importantly, post-political crisis in 2006. Equally important, as this thesis delineates at length, are violence culture and violent collective memory inherited from the past conflict and struggle for independence, which in great degree influence the progress and sustainability of the reform.

Kata Kunci : Reformasi sektor keamanan,PNTL,F,FDTL,Krisis politik 2006,Demokratisasi,Security Sector Reform,Political Crisis 2006, Democratization