Analisis proses eskalapsi public disputes :: Studi kasus penambangan pasir besi Kab. Kulonprogo, bulan Februari 2006-Maret 2008

WARDHANA, Sunu Tantra Lusia, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2008 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Kebijakan yang berorientasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kulonprogo memunculkan perlawanan dari warga karena kekhawatiran masyarakat akan adanya dampak lingkungan yang mungkin terjadi, selain itu juga hilangnya sebagian mata pencaharian warga karena lahan di atas tanah Pakualam Ground tersebut akan di gunakan sebagai lokasi pertambangan pasir besi PT JMM (Jogja Magaza Mining). Ide industrialisasi yang di implementasikan oleh pemerintah daerah Kulonprogo tersebut menjadi Pro dan Kontra di masyarakat karena pemerintah dianggap melaksanakan keputusan sepihak dengan tidak melibatkanya warga dalam pembuatan MOU antara Pemerintah dan pengusaha. Dengan latar belakang masalah di atas memicu public disputes yang mengarah pada kondisi pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang Pro dengan industri menggangap bahwa hanya dengan industry kulonprogo akan menjadi kota yang berkembang. Masyarakat kontra mengganggap bahwa dengan di bangunya pabrik penambangan pasir besi di wilayah pertanian warga berarti sebuah bentuk dari pemiskinan lokal. Pro dan kontra tersebut berkembang menjadi public dispute yang terus bereskalasi melalui tahap problem emerge, side form, posision harden, communication stop, resource are commited, conflict goes outside community, perception become distorted, sense of crisis emerge.

Economic-based policy imposed by local government of Kulonprogo has generated resistance from local people as they are anxious of potential environmental impact. Moreover, they also have concern on loosing parts of their livelihood because the land above Pakualam Ground will be utilized as one of sand mining locations of PT JMM (Jogja Magaza Mining). The idea of industrialization implemented by local government of Kulonprogo has developed into pro and contra among inhabitants because the government was considered unfair without taking account of inhabitants in the making of MOU with the entreprenur. Accordingly, public dispute was triggered and it leads to pro and contra among inhabitants. The pro side assume that Kulonprogo will be developed by industrialization. While the contra side assume that the expansion of sand mining in the plantation area is one of local impoverishment ways. The situation has happened to an escalated public dispute that gone through stages such as problem emerge, side form, position harden, communication stop, resource are commited, conflict goes outside community, perception become distorted, and sense of crisis emerge.

Kata Kunci : Public disputes, Ekonomi dan industri, public disputes, economics and industry.