Tinjauan manfaat e-diplomasi dalam proses perdamaian Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
SIDABUTAR, Suhara Golan, Dr. Siti Muti'ah Setyawati, MA
2008 | Tesis | S2 Hubungan InternasionalTeknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat dan telah memasuki hampir semua sendi kehidupan. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana komunikasi pada masa konflik ataupun komunikasi untuk membangun perdamaian. Perkembangan teknologi informasi telah merubah praktek diplomasi yang selama ini dilakukan dan didominasi oleh pemerintah sebuah negara. Perkembangan teknologi informasi ini menjadikan diplomat tidak lagi sebagai aktor satu-satunya yang mengurusi dan berperan dalam hubungan antar negara. Teknologi informasi ini menyebabkan metode diplomasi tradisional yang didominasi oleh diplomat semakin kabur. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimakah aktor-aktor hubungan internasional memanfaatkan teknologi informasi untuk tujuan diplomasi dalam proses perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Internet lebih banyak digunakan sebagai alat propaganda baik oleh TNI ataupun GAM. Bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi rakyat Aceh. Setelah bencana tsunami merupakan waktu yang tepat untuk menyerukan perdamaian di Aceh. Pada Januari 2005, Critical Management Initiative (CMI) adalah Non Government Organization internasional yang menjadi fasilitator dalam menyiapkan proses perdamaian di Aceh. Selain seruan perdamaian yang dilakukan oleh CMI, masyarakat juga memanfaatkan internet untuk aktif menyerukan perdamaian di Aceh. Melalui internet, negara-negara lain seperti Amerika, Uni Eropa menyatakan dukungannya terhadap perdamaian di Aceh. Pemerintah Indonesia menemukan beberapa kendala mengoptimalkan internet untuk tujuan diplomasi dalam proses perdamaian di Aceh. Pelaksanaan yang dilakukan selama ini dominan pada proses pembentukan opini publik saja. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan perdamaian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta perencanaan anggaran yang lebih besar. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan penggunaan internet untuk tujuan diplomasi dalam melanjutkan perdamaian di Aceh.
Recent information technology has grown rapidly and has enrolled all part of life sectors. Information technology is used as a communication tool during conflict time or as a communication access to develop a sense of peace. The development of information technology has changed diplomacy practices which are being done and dominated by government of certain countries. Further, the development of information technology makes diplomacy officer no longer becomes the only actor who manages and plays roles within relation between countries. This information technology causes traditional method of diplomacy dominated by diplomacy officer becomes blur. Basic question in this research is how these international relation actors will take the benefit of information technology for diplomacy purpose during the peaceful process between Indonesian government and Free Aceh Movement (GAM). Tsunami disaster happened in Aceh on 26 December 2004 caused big loss for Acehnese. Period after tsunami disaster was the most appropriate time to call for peace in Aceh. In January 2005, Critical Management Initiative (CMI) was International Non Governmental Organization became facilitator in preparing peace settlement in Aceh. In addition to the call for peaceful settlement conducted by CMI, community also utilized internet to actively call for peace agreement. Through internet, other countries like United States, European Union share their supports for peaceful settlement in Aceh. Indonesian Government found many obstacles in the process of optimalizing it for diplomacy purpose during peaceful process in Aceh. The implementation being done dominantly during within public opinion developing process only. It is hoped that Indonesian government can enhance information technology utilization for peace through human resource empowerment, development and infrastructure enlargement and bigger budget planning. Thus, it is hoped that Indonesian government can accelerate the internet usage for diplomacy purpose in continuing the peace program in Aceh.
Kata Kunci : Teknologi informasi,Komunikasi untuk membangun perdamaian,Diplomasi dalam perdamaian,The Beneficial of e-Diplomation