Identifikasi faktor-faktor penghambat penyusunan APBD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, 2006-2008

ALAMSYAH, Dr. Eko Suwardi, M.Sc

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Anggaran daerah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan daerah yang berisikan informasi tentang pendapatan dan belanja serta pembiayaan. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki buruk. Pada prateknya di lapangan terkadang penyusunan Perda APBD tidak sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. APBD sebagai alat fiskal utama di daerah mempunyai peran yang cukup kuat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan dan/atau pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Morowali tahun 2006-2008. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif, yang memaparkan proses penyusunan APBD di Kabupaten Morowali. Data dikumpulkan baik berupa wawancara dan kuisioner. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dengan pendekatan analisis komponen utama (principal component analysis-PCA). Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran kinerja berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, baru dapat diwujudkan pada tahun 2006. Sejak dimekarkan dari Kabupaten Poso pada tahun 1999 penyusunan APBD Kabupaten Morowali mengalami keterlambatan karena pengesahannya baru dilaksanakan pada bulan juli atau agustus tahun anggaran yang berjalan. Faktor-faktor yang menghambat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Morowali disimpulkan terdapat empat faktorfaktor terbentuk yaitu: fungsi DPRD, sistem peraturan, transparansi publik, dan ketersediaan sumber daya.

Local budget has been a document describing local financial condition with information on income, spending and financing. Local governments will not be able to effectively manage their finance with poor planning and budget. In practice, often the development of Local Regulation on Local Budget is not consistent with mechanism stated in the effective legal regulation. Local Budget as a local main fiscal instrument has quite strong roles to support local economic growth. The present research was aimed to identify factors causing delayed development and/or the legalization of Local Budget in Morowali regency for 2006- 2008. It was a descriptive research describing the process of local budget arrangement in Morowali regency. Data collected were interviews and questionnaires. To achieve research objective, analysis instrument to use involved factors with principal component analysis (PCA) approach. Results indicated that the implementation of performance budget based on the 2002 Internal Affair Ministerial Decree Number 29 revised with the 2006 Internal Affair Ministerial Regulation Number 13 had only been realized in 2006 yet. Since its 1999 expansion from Poso regency, the local budget arrangement of Morowali regency was delayed since its legalization had been only realized in July or August of running year. It was concluded that there were four factors inhibiting the local budget arrangement of Morowali regency involving the Local Parliament function, regulation system, public transparency and resource availability.

Kata Kunci : Keuangan daerah,Penyususnan APBD,Kabupaten Morowali,Local finance,Local budget arrangement,Morowali regency