Studi formulasi kebijakan pemekaran distrik dan kampung di Kabupaten Sorong Selatan

SESA, Frans Gustaf Edison, Prof. Dr. Warsito Utomo

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Dalam penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Salah satu kebijakan strategis terkait prinsip di atas adalah kewenangan dalam melakukan pemekaran daerah. Kebijakan ini pada prinsipnya bertujuan memperpendek rentang kendali pelayanan serta mendekatkan pusat-pusat pelayanan pemerintah dalam rangka optimalisasi, efektifitas, dan efisiensi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai realisasi dari upaya memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian, kesehatan dan pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan pemekaran Distrik dan Kampung yang diperkuat dengan keluarnya Perda Kabupaten Sorong Selatan No 23 Tahun 2007 tentang pemekaran Distrik, dan Peraturan Bupati No, 3 Tahun 2008 tentang pemekaran kampung. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui proses formulasi kebijakan pemekaran Distrik dan Kampung di Kabupaten Sorong Selatan, dan mengetahui faktor-faktor/nilai-nilai yang mempengaruhi perumusan kebijakan pemekaran Distrik dan kampung di Kabupaten Sorong Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pemekaran Distrik dan kampung di Kabupaten Sorong Selatan telah dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu penyusunan agenda kebijakan yang menyangkut penyampaian konsep dan sosialisasi pemekaran kepada masyarakat. Kemudian tahap formulasi kebijakan menyangkut pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten, pembahasan usulan pemekaran dan pelaksanan Raperda menyangkut Distrik dan Kampung yang dimekarkan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan yang menyangkut pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta perekrutan sumber daya manusia (SDM) pelaksana. Sepanjang tahun 2008 baru selesai dibangun 3 Distrik pemekaran yaitu Distrik Fokour, Distrik Metemani dan Distrik Knaisaifi. Ketiga Distrik ini belum bisa berjalan karena belum tersedianya SDM pelaksana. Distrik yang lain direncanakan tahun 2009 dengan dana anggaran dari Propinsi dan Pemerintah, sebesar 7-10 milyar untuk setiap Distrik. Faktor yang mempengaruhi Faktor-faktor dan nilai-nilai yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan pemekaran adalah adanya inisiatif pemekaran dari Bupati terpilih dan aspirasi masyarakat yang mendesak DPRD untuk segera melegalisasi pemekaran distrik-distrik yang diusulkan. Nilai-nilai politis dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemekaran. Sementara kendala yang dihadapi dalam proses ini adalah belum tersedianya akses yang membuka isolasi daerah terpencil yang dimekarkan, belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) pelaksana, dan minimnya pengetahuan dan kemampuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dari SDM yang ada

In the explanation of the Act No. 32/2004 on Local Governance, local government has authority to regulate and organize all governmental business out of Government’s business. A strategic policy relating to above principle is authority in conducting district improvement. This policy is basically aimed at shortening range of service control as well as closing governmental service centers for optimization, effectiveness, and efficiency of service delivery to public. As realization of effort in shortening the range of governmental service control to public in improving prosperity in economic, health, and educational sectors, Local Government of South Sorong Regency has conducted district and village improvement, which is strengthened by Local Regulation of South Sorong Regency No. 23/2007 on District improvement and Regent Regulation No. 3/2008 on village improvement. This research is conducted to know the formulation process of District and Village improvement policy at South Sorong Regency, and factors/values influencing formulation of District and Village improvement policy at South Sorong Regency. Method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques used are in-depth interview, observation, and documentation. Research results show that formulation process of District and Village improvement policy at South Sorong Regency has been conducted in three stages: arrangement of policy agenda relating to concept information and improvement socialization to public. Then, the next stage is policy formulation relating to establishment of Regency Improvement Team, discussion of improvement proposal and implementation of Local Regulation relating to District and Village being extended. The next is implementation of policy relating to infrastructure development as well as recruitment of human resources being implementators. During 2008, there have been only 3 improvement districts developed: Fokour District, Metemani District, and Knaisaifi District. All the three districts have not been able to work because of unavailability of implementator human resources. The other districts will be planned in 2009 with budget from Province and Government of 7-10 billions per District. Factors and values influencing formulation process of improvement policy are improvement initiative from Regent elected and public aspiration that urge Assembly of Regional Level to immediately legalize improvement of districts proposed. Political and economical values are strongly affecting improvement implementation. Whereas, constraints faced in this process are unavailability of access that opens isolation of isolated area improved, unavailability of implementator human resources, and the low of existing human resources’ basic knowledge and skill in implementing governance.

Kata Kunci : Pemekaran distrik,Efektivitas pelayanan,Nilai politik dan ekonomi,Sarana dan prasarana,District Improvement, Service Effectiveness, Political and Economical Values, Infrastructure, Human Resources