Laporkan Masalah

Kebijakan perdagangan luar-negeri Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan kesepakatan AFTA

ASPAN, Henry, Drs. Riza Noer Arfani, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pemberlakuan AFTA dan keikutsertaan Indonesia di dalamnya saat ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kebijakan Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan AFTA tersebut. Karena itu penelitian ini ingin menelaah bagaimana kebijakan Indonesia tersebut. Selain menggunakan pendekatan yang bersifat analitis-deskriptif, penelitian ini juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Judith M. Dean, Seema Desai, dan James Riedel, tentang tingkat outward orientation suatu negara dalam bidang perdagangan luar-negeri. Pengukuran terhadap tingkat outward oriention ini akan menggunakan 2 parameter, yaitu parameter liberality dan parameter openess. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat outward orientation yang dimiliki Indonesia masih rendah. Demikian pula orientasi perdagangan Indonesia dengan ASEAN, dimana pangsa perdagangan Indonesia dengan ASEAN masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pangsa perdagangan intra-ASEAN secara umum. Namun demikian, bagaimanapun telah ada upaya yang dilakukan pemerintah agar ke depannya Indonesia bisa mengambil porsi yang lebih besar lagi dalam kegiatan perdagangan luar-negeri dan perdagangan intra-ASEAN tersebut. Ini misalnya dapat dilihat dari kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan payung hukum bagi tindakan emergency measures, kebijakan pemerintah mendesentralisasi kewenangan untuk mengeluarkan SKA, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sistem INSW, dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan ekspor nasional melalui BPEN.

The implementation of the AFTA and Indonesian membership in this agreement currently is a reality which can not be disproved. So, the problem now is how Indonesian policies face the implementation of this AFTA. Therefore, this research wanted to explore how are those policies. Beside using analytical and descriptive approach, this research also used a theory promoted by Judith M. Dean, Seema Desai, and James Riedel, about the measurement of outward orientation rate that a country has in term of foreign trade. In this case, this outward orientation rate would be measured using 2 parameters, liberality parameter and openess parameter. The results of this research indicated that Indonesian’s outward orientation rate is still low. Moreover, Indonesian’s trade orientation rate with ASEAN is also low, in where the share of Indonesia trade with ASEAN is lower than intra-ASEAN trade share in general. However, there had been some efforts made by the government to take a greater portion in foreign trade and intra- ASEAN trade activities. For example, it could be seen from the government policy to issue a legal act for the emergency measures action, the government policy to decentralize the aut hority in issuing the SKA (Surat Keterangan Asal), the government policy to develop the INSW (Indonesian National Single Window) system, and the government policy to promote and develop national export through BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional).

Kata Kunci : Kebijakan,AFTA,Outward orientation,Liberality,Openess, Policy, AFTA, outward orientation, liberality, openess


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.