Implikasi transformasi sistem pelayanan kependudukan terhadap aksesabilitas masyarakat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara

HARYANTI, Dwi Febri, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implikasi transformasi sistem pelayanan kependudukan di Kabupaten Lampung Utara terhadap aksesabilitas masyarakat dan kemudian mendorong optimalisasi peran kecamatan sebagai pusat pelayanan kependudukan. Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan tersebut, menggunakan teori desentralisasi administrasi (dekonsentrasi), posisi kecamatan dalam struktur pemerintah daerah, kecamatan sebagai arena pelayanan publik, aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan publik dan intergovernmental relation. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Dari hasil penelitian, tingkat aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan adminduk di kecamatan, yang dilihat dari aspek waktu, kesempatan, jarak geografis dan biaya (cost) yang dikeluarkan masyarakat cenderung lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan tingkat aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan di kabupaten. Implementasi pelayanan adminduk bersidik jari di kabupaten, berimplikasi pada aksesabilitas masyarakat menjadi terbatas, inefektivitas dan inefisiensi pelayanan, pelayanan biaya tinggi serta. peran pelayanan kecamatan menjadi terpinggirkan/terabaikan. Dengan adanya berbagai kendala aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan adminduk di kabupaten, maka perlu mengoptimalkan peran kecamatan. Dalam rangka optimalisasi peran kecamatan sebagai pusat pelayanan adminduk perlu dilakukan beberapa hal yaitu perubahan format dan model kecamatan dengan perubahan struktur kelembagaan yang mengedepankan seksi pelayanan umum, yang disertai dengan dukungan aparatur, keuangan dan sarana prasarana pelayanan serta dukungan faktor kepemimpinan Camat.. Selain itu pula, perlu pelimpahan wewenang pelayanan lainnya ke kecamatan guna efisiensi dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, perlu untuk merevitalisasi kecamatan melalui penguatan perannya dalam pelayanan publik. Namun, apabila untuk saat ini menempatkan pelayanan adminduk ke kecamatan dinilai belum feasible dari sisi regulasi dan anggaran, maka dapat dilakukan melalui mekanisme ”mobile service” di kecamatan-kecamatan dengan jadwal tertentu. Tetapi, untuk jenis pelayanan publik lainnya yang tidak memerlukan teknologi tinggi dan mahal serta untuk daerah yang wilayahnya luas diharapkan dapat dipusatkan di kecamatan.

This research addressed to know implication of transformation of civic services system in North Lampung Sub-province to public accessibility and then push optimalisation the role of district as center civic services. To answer and explains the problems, uses the decentralization of administration theory (deconcentration), position of district in local government structure, district as public services area, public accessibility to public services, and intergovernmental relation. This research uses analytic descriptive method with qualitative approach. And, this research done in Abung Selatan District North of Lampung sub-province. From result of research, level of public accessibility to civic services in district, what seen from time aspect, opportunity, geographical distance and cost released by public to tend to easier to be reached to be compared to level of public accessibility to civic services in sub-province. Implementation of civic services using fingerprint in sub-province, results public accessibility to become limited, effectiveness and ineffisiency services, high cost services and the role of district services becomes pulled over/uncared. With existence of various public accessibility constraints to service adminduk, hence require to be optimal the role of district. For the agenda of optimalisation the role of district as center civic services need to be done some changes of format and district model that is with change of institution structure, placing forward section of public services, what accompanied with support from aparatur, monetary and supporting facilities for services infrastructure and leadership factor support from sub-regency chief. Besides also, needs other services authority what overflows to district of efficiency usage and services effectiveness. Therefore, require to revitalisation of district through reinforcement of its (the role in public services). But, if for now place civic services to district is assessed feasible has not from regulation side and budget, hence can be done through mechanism "mobile service" to districts with certain schedule. But, for other public services of which is not requires high technology, not expensive and regional area of wide is expected able to be focused in district.

Kata Kunci : Aksesabilitas,Pelayanan,Optimalisasi,Kecamatan, accessibility - services - optimalisation – district