Strategi Pemerintah Kabupaten Bima dalam mencukupi kebutuhan keuangan daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah

STIAWAN, Agus Kholid, Drs. Bambang Purwoko, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya serta mengelola keuangan daerahnya. Konsekuensi dari pemberlakuan kedua undang-undang ini adalah tuntutan terhadap kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan agar mampu membiayai rumah tangganya. Oleh karenanya diperlukan strategi yang tepat dalam mengelola keuangan daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan keuangannya. Penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Mencukupi Kebutuhan Keuangan Daerah Guna Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah” bertujuan memberi deskripsi atau gambaran potensi-potensi keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Bima sekaligus memberikan gambaran strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bima dalam usaha mencukupi kebutuhan keuangannya. Sesuai dengan penelitian ini, potensi keuangan Kabupaten Bima dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu yang berasal dari pemerintah pusat, yang berasal dari pemerintah Propinsi, dan yang berasal dari daerah sendiri (PAD). Sedangkan strategi pemerintah Kabupaten Bima dalam mencukupi kebutuhan keuangannya akan dilihat dari dua sisi, yaitu optimalisasi pendapatan dan efisiensi pengeluaran. Strategi yang direkomendasikan dan mendesak perlu dilakukan yaitu : Pertama, menerapkan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai penguat kondisi perekonomian daerah. Kedua, pendataan potensi daerah dengan fokus utama untuk mewujudkan penerimaan PAD yang sesungguhnya melalui pendataan subyek dan obyek PAD, penghitungan potensi PAD dan penetapan target PAD sesuai dengan potensi. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM aparatur dengan fokus utama untuk mendapatkan atau menghasilkan pegawai yang profesional dan memiliki kemampuan managerial dan tekhnis melalui pemberian kesempatan mengikuti pendidikan formal, diklat struktural/fungsional dan tekhnis, peningkatan kesejahteraan dan penempatan pegawai berdasarkan keahlian dan kompetensi. Keempat, pengembangan kelembagaan dengan fokus utama bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sempurna melalui perbaikan sistem/prosedur dan aturan main antar unit pengelola dan penegakkan sanksi bagi pelanggar aturan main

The implementation of Laws Number 32 and Laws Number 33 Year 2004 have given the authority which is very big to local to manage and to arrange their household and also to manage their local financial. The consequence of the implementation of the both laws is the demand to local autonomy in getting the income in order to be able to finance their household. So, needed right strategy to manage local finance in order to be able to fully their finance need. The purpose of this thesis about “The Strategy of Kabupaten Bima Local Government to be able to Finance Their Household to Support Implementation of Local Autonomy” is to describe the reality of finance potency of Kabupaten Bima and also to describe what strategy should be taken by Kabupaten Bima Local Government in their effort to be able to fully their finance need. According to this thesis, finance potency of Kabupaten Bima is clasification by their source are from State Government, Provincy Government, and from their local revenues. And the strategy of Kabupaten Bima Local Government to be able to Finance Their Household will be describe in two side are optimalitation of revenues and efficiency of expenditures. Urgent recommendations to do are : first, use Local Economic Development to strength local economic condition . Second, creating data base for local revenues potency with main focus to obtain real local revenues through inventarisation of local revenues subject and object, recapitulate local revenues potency and determine local revenues target based on local potency. Third, increasing the quality of human resources (bureaucrats) with main focus to gain or produce professional bureaucrats who have managerial and technical abilities through formal education, structural, functional, and technical training, increasing bureaucrats’ welfare and recruitment based on expertise and competency. Forth capacity building with main focus in developing perfect local revenues management through the reformation of system/procedures and rules among management units and law enforcement to those who break the rules

Kata Kunci : Otonomi daerah,Pendataan potensi daerah,Kebutuhan keuangan,Kualitas SDM