Implikasi perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap partisipasi masyarakat :: Studi kasus di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

SUDIRMAN, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama mengetahui sebab-sebab menurunnya partisipasi masyarakat setelah terbentuknya kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara. Kedua, mengetahui upaya pemerintah kelurahan Agung Lawangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sektor publik di Kelurahan Agung Lawangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi, interpretasi dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa hal berikut. Pertama, menurunnya partisipasi masyarakat lebih disebabkan oleh belum adanya organisasi atau wadah bagi masyarakat untuk melakukan musyawarah di tingkat kelurahan. Sejak desa-desa yang tergabung dalam kelurahan diturunkan statusnya menjadi dusun, praktis banyak tokoh masyarakat yang tersingkir dari jabatannya di pemerintahan desa maupun kelurahan. Kelurahan sepenuhnya diisi oleh orangorang baru. Belum adanya wadah untuk menyalurkan aspirasi tersebut kemudian mendorong masyarakat lebih menonjolkan peran kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan kepentingan publik di tingkat dusun. Kedua, upaya yang ditempuh kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Agung Lawangan adalah dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan baru seperti RT dan RW dengan harapan dapat menjaring aspirasi masyarakat dan menggalang partisipasi masyarakat, mensinergikan kelurahan dengan masyarakat, mengembangkan relasi dengan masyarakat adat, dan bekerjasama dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM di Agung Lawangan. Kesimpulannya, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sektor publik yang dikelola oleh kelurahan berpangkal dari perubahan status dari desa menjadi dusun yang menjadikan masyarakat merasa tidak memiliki keberdayaan untuk mengambil prakarsa pembangunan di tingkat kelurahan. Sebaliknya, masyarakat tetap memanfaatkan mekanisme pengelolaan sektor publik sesuai dengan adat dan tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat di tingkat dusun. Upaya pemerintah kelurahan Agung Lawangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan membentuk lembagalembaga baru, tetapi masyarakat sendiri masih menganggap musyawarah oleh para jungku di dusun-dusun sebagai dasar pengelolaan sektor publik.

The present research aims: first, to know the causes of its lowering community participation after the establishment of kelurahan (political district administered by lurah) Agung Lawangan, Subsdistrict of North Dempo. Second, to find out an initiative of kelurahan Agung Lawangan to increase community participation in the public sector development program. The method used was descriptive qualitative. Data were collected through observation, interview and documentation. Furthermore, data were analyzed qualitatively through data collection process, reduction, interpretation and drawing conclusion to answer the examined problem. The result shows that first, the lowering community participation was more caused by not available organization or institution for community to take conference at kelurahan level. Since the villages consolidated in kelurahan are declined its status into dusun, practically there are many community figures that were shoved aside from their position at the village or kelurahan government. Kelurahan was filled entirely by the newcomers. Not available institution to channel aspiration then encourages the community to more protrude the role of tradition community institution on managing public interest at the dusun level. Second, the initiative of kelurahan to increase participation of Agung Lawangan was through establishing the new community institution such as RT and RW with expectation can catching the community aspiration and driving the community participation, synergizing kelurahan with community, developing relation with tradition community, and take collaboration with the community social organization and LSM in Agung Lawangan. The conclusion that the lowering community participation on managing public sector that managed by kelurahan have based from the status change of village into dusun that make community feels have no power to take development initiative at kelurahan level. In another side, the community persistently to use mechanism of public sector management in according with custom and tradition that still conducted by community at dusun level. The Government initiative of kelurahan Agung Lawangan to increase community participation was to establish new institutions, but the community itself were still regarded the meeting by the jungku at the villages as basic for public sector management.

Kata Kunci : Partisipasi,Pengelolaan sektor publik, Participation Public Sector Management