Implementasi e-governance :: Studi evaluasi implementasi e-goverment pada Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

PURNOMO, Bejo, Drs. Cornelis Lay, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pogram egovernment di Kabupaten Lampung Selatan dan melacak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan e-government, berikut sesat fikir di dalamnya. Masalah yang diangkat adalah Mengapa e-government di Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat meningkatkan kualitas governance ? Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti implementasi program e-government adalah penelitian diskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sifat penelitian adalah studi evaluasi untuk melacak implementasi program e-government yang prosesnya bersifat top down. Data diperoleh melalui observasi dan indept interview (wawancara mendalam) terhadap implementasi program e-government yang di kelola Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Lampung Selatan. Data yang dibutuhkan adalah data tentang moral hazard birokrat dan masyarakat, konflik dalam program e-government, dan hambatan-hambatan dalam implementasi program e-government. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-government sebenarnya telah memiliki strategi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi, implementasi e-government di Kabupaten Lampung Selatan dapat dikatakan belum menampilkan informasi kepada publik sehingga transparansi yang diinginkan tidak tercapai. E-government tidak fokus pada kebutuhan masyarakatnya, tidak didasarkan pada rencana strategis (Renstra) pengembangan e-government karena Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sendiri tidak memiliki renstra tersebut. Hal ini terjadi karena birokrat tidak menginginkan adanya transparansi dan efisiensi, walaupun masyarakat menghendaki pelayanan publik dilakukan secara transparan dan efisien. Birokrasi juga ingin tetap memonopoli informasi, fasilitas, dana dan tugas-tugas guna mempertahankan kekuasaan. Implementasi e-government menghadapi beberapa hambatan yaitu konflik antara tuntutan e-government dan tradisi dalam birokrasi pemerintahan, kepemimpinan yang tidak visioner, mindset birokrasi yang tidak peduli pada hasil, serta penerapan sistem penyandian yang membatasi orang untuk mengakses informasi. Kesimpulannya, implementasi e-government di Kabupaten Lampung Selatan belum berhasil meningkatkan kualitas governance. Implementasi e-government masih menghadapi hambatan berupa tradisi dalam birokrasi, leadership yang tidak visioner, dan mindset aparat birokrasi mindset birokrasi yang tidak peduli pada hasil, dan diterapkannya sistem persandian dalam e-government.

The present research aims to find out the e-government program implementation in South Lampung Regency and traces the factors influences e-government policy implementation and miss opinion within it. The problem raised is why e-government in South Lampung Regency could not increase governance quality? The research type used to examine e-government program implementation is descriptive qualitative research with case study approach. The research character is evaluation study to trace e-government program implementation that has top down character in process. Data obtained through observation and in-depth interview toward e-government program implementation managed by Code Subdivision and General Division Telecommunication and District Secretariat Equipment of South Lampung Regency. Data required is about bureaucrat moral hazard and community, conflict in e-government program, and restraints on the e-government program implementation. The result indicates that e-government implementation was really has strategy determined by the central government. But e-government implementation in South Lampung Regency can be said has not showed information to public so that the expected transparency did not reached. E-government did not focused to its community requirement, not based on the strategic plan of e-government development since the Government of South Lampung Regency have not that strategic plan. It was taken place because bureaucrat did not wishing for transparency and efficiency, although the community wishing for the public service is implemented in transparency and efficiency. The bureaucracy also wishes to monopolize information, facility, fund and duties to defend the authority. E-government implementation encounters some restraints that are conflict between e-government demands and tradition in the government bureaucracy, not visionary leadership, bureaucracy mindset that not care with the result, and coding system application that bounded peoples to access information. The conclusion, the e-government implementation in South Lampung Regency has not succeeded to increase governance quality. The e-government implementation still encountered the restraints such as tradition in bureaucracy, not visionary leadership, bureaucracy apparatus mindset that not care with the result, and it’s applied a coding system in e-government.

Kata Kunci : Implementasi,E,governance,Governance,