Mobilisasi birokrasi :: Studi tentang bentuk-bentuk mobilisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang oleh incumbent menjelang Pilkada Langsung 2007

SANTOSO, Rachmad, Drs. Bambang Purwoko, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi terhadap perubahan format politik dan sistem pemerintahan yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan politik dan pemerintahan. Salah satu perubahan format politik yang terjadi adalah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Langsung oleh rakyat, dimana sebelumnya dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Namun perubahan tersebut membawa dampak yang serius di beberapa daerah yang telah melaksanakan Pilkada langsung. Pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada Langsung di beberapa daerah selalu disertai dengan tindakan money politics, anarkisme bahkan terjadi mobilisasi birokrasi yang dilakukan oleh incumbent. Mobilisasi tersebut menjadikan birokrasi terpaksa terlibat untuk melakukan keberpihakkannya terhadap incumbent. Dengan dilibatkannya birokrasi dalam ranah politik untuk memenangkan incumbent dalam Pilkada Langsung diasumsikan telah terjadi pemanfaatan birokrasi. Asumsi tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang bentukbentuk mobilisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang oleh incumbent menjelang Pilkada Langsung tahun 2007. Dalam menganalisis, penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yakni orang-orang yang benar-benar sanggup dan mampu memberikan data dan informasi yang terpercaya. Unit analisanya adalah jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa menjelang pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Singkawang tahun 2007, telah terjadi mobilisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Terjadinya mobilisasi birokrasi ini, dilatarbelakangi oleh hubungan yang terjalin antara incumbent dengan birokrasi. Hubungan ini dilakukan atas dasar kekerabatan, pertemanan, serta kesamaan almamater. Untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan politiknya, incumbent memanfaatkan jajaran birokrasi dibawahnya. Dengan demikian prinsip fairness tidak dapat diterapkan sehingga incumbent dengan leluasa dapat memanfaatkan birokrasi yang loyal dan patuh bagi kepentingan politiknya. Pemanfaatan birokrasi tersebut berupa; penempatan orangorang yang loyal pada posisi strategis, eksploitasi sumber daya manusia birokrasi, pemanfaatan agenda kerja birokrasi, adanya kebijakan incumbent untuk menarik simpati jajaran birokrasi, serta pemanfaatan pos-pos anggaran. Pemanfaatan birokrasi oleh incumbent tersebut menjadikan birokrasi memiliki peran ganda pada saat yang bersamaan dan menjadikan konsentrasi birokrasi terpecah antara melakukan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat dengan aktivitasnya melakukan penggalangan dukungan bagi incumbent. Dengan demikian, birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang merupakan institusi yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Langsung tahun 2007, karena telah diintervensi untuk mendukung incumbent. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang mengamanatkan bahwa birokrasi merupakan institusi yang netral dan harus terhindar dari kegiatan politik praktis.

The mandate of constitution Number 32 year 2004 about regional government has given changes in politic and government system, which must be followed up with its regulation. One of the politic changing is the conduction of a directly election of regional head by citizenries. This changing bears significant influences in some regions. Experiences from some regions have shown that there must be an involvement of money politic practice, anarchism, and mobilization of bureaucracy done by the incumbent on this kind of election. This mobilization has caused the bureaucracy sides with the incumbent. The involvement of bureaucracy in the politic of this directly election indicates that there has been misuse of bureaucracy. This fact had inspired the author to have further research about the mobilization of bureaucracy done by incumbent of Singkawang city government towards to the directly election of regional head year 2007. This research is a descriptive research using qualitative approach. The informants, who have well ability and believable information, were selected by a purpose sampling. Analyzing units of this research are bureaucrats working in the government office of Singkawang city. The result showed that mobilization of bureaucracy happened surrounding the Government of Singkawang city towards to the election year 2007. A special link between incumbent and bureaucracy forms the background of this mobilization. This link was shaped due to friendship, the same past education, or genetic relationship. The incumbent exploits his lower level bureaucrats to pursue his aim and his political interest. Fairness principles are not applied and the consequence is the incumbent freely misuses his power to exploit the bureaucracy, such as placing ‘loyal bureaucrats’ in the strategic position, exploiting the resources, abusing the agenda of bureaucracy, creating policy ‘incumbent’ to have sympathy from bureaucrats, and misusing of budget. These have made bureaucracy play in the double roles which are as community service provider and as core support for the incumbent. Therefore it can be concluded that bureaucracy in the Government of Singkawang city is not a neutral institution considered from its incumbent powerful intervention which is begun from its election.

Kata Kunci : Mobilisasi birokrasi,Incumbent,Pilkada langsung, the mobilization of bureaucracy, the incumbent, directly election of regional head