Relasi politisi dan birokrasi :: Kajian dalam proses rekruitmen pejabat struktural eselon II jajaran birokrasi Pemerintah Kota Singkawang tahun 2002-2007

MULJOMINTARNO, Momie, AAGN Ari Dwipayana, SIP., M.Si

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini difokuskan pada intervensi yang terjadi dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II. Aspek yang hendak diteliti adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II pada jajaran birokrasi Pemerintah Kota Singkawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengangkatan dalam jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik dalam pengumpulan data adalah komunikasi langsung atau wawancara secara mendalam, kemudian data tersebut dianalisa dengan langkah-langkah: mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II pada jajaran birokrasi Pemerintah Kota Singkawang tidak bebas dari pengaruh intervensi para aktor yang terlibat baik dari unsur eksekutif, legislatif, maupun kelompok jaringan politik informal lainnya yang didominasi oleh aktor dari unsur eksekutif yaitu Walikota dan para anggota Tim Baperjakat. Intervensi dan tarik menarik kepentingan yang terjadi tersamarkan oleh proses dan mekanisme yang berjalan karena dalam prosesnya tetap menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam aturan kepegawaian yang berlaku walaupun substansi dari aturan tersebut dilanggar. Legitimasi intervensi yang terjadi dilakukan pada tahap penyusunan bahan sidang Baperjakat oleh Badan Kepegawaian Daerah dan tahap pelaksanaan sidang Baperjakat. Adanya intervensi dan tarik menarik kepentingan dimaksud menyebabkan manajemen Pegawai Negeri Sipil pada jajaran birokrasi Pemerintah Kota Singkawang kurang baik yang ditandai oleh beberapa hal yaitu adanya calon pejabat struktural eselon II pilihan Walikota selain yang telah diajukan oleh Tim Baperjakat, pemenuhan persyaratan administrasi yang dimiliki oleh calon pejabat masih belum sesuai dengan ketentuan pengangkatan pejabat eselon II, dan adanya pejabat yang menduduki jabatan eselon II, tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Berangkat dari hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang direkomendasikan adalah perlunya pemerintah pusat merumuskan kembali aturan kepegawaian yang ada sehingga menjadi lebih operasional, perlunya Pemerintah Kota Singkawang menyusun perencanaan kepegawaian yang komprehensif, perlu adanya terobosan yang strategis dalam mengatasi permasalahan kualitas Pegawai Negeri Sipil, serta perlu adanya komitmen antara legislatif dan eksekutif untuk meminimalisir faktor-faktor non manajerial dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II.

This research is focused on the happened intervention in the appointment of State Officer process in echelon II structural position. The investigated aspect is the appointment of State Officer process in echelon II structural position in Singkawang City Government bureaucracy lines and factors determining the appointment process. This research is using qualitative method and data collection technique was using direct communication or in-depth interview, and then data was analyzed with steps: data reduction, data presentation and data conclusion. Research result shows that the appointment of State Officer process in echelon II structural position in Singkawang city Government bureaucracy lines is not free from actors interventions from executives, legislatives or other informal political network groups dominated by actors from executive group such as the Mayor and Baperjakat Team members. Interventions and interest polarization was disguised by process and mechanism prevails because in the actual process it still adjust with principles in the prevailing official rules, even though the rule principles has been violated. Legitimating intervention was done in Baperjakat meeting material preparation by Regional Official Agency and Baperjakat meeting implementation stage. The happening of intervention and interest polarization meant caused State Officer management in Singkawang City Government bureaucracy lines is poor and was marked by some aspects such as the existence of echelon II structural officer chosen by Mayor in addition to them recommended by Baperjakat Team, the fulfillment of administration requirements of official candidate is still inappropriate with the appointment of echelon II officer requirements, and the officers in echelon II position is inappropriate with the competence required. From research result, some suggestions recommended is that the central government need to reformulate the official rules so it can be more well-operated, the need for Singkawang City Government to arrange a comprehensive official planning, a strategic innovation in handling State Officer quality problems, and a commitment between executives and legislatives to minimize non-managerial aspects in the appointment of State Officer process in echelon II structural position.

Kata Kunci : Politisi,Birokrasi,Rekrutmen pejabat struktural, Politician; Bureaucracy and Structural officer recruitment