Fungsi pengawasan DPRD :: Studi tentang pengelolaan dilema antara kepentingan partai politik dan kepentingan publik pada DPRD Provinsi Maluku

JOISANGADJI, Derita Yati, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkwnpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwamai oleh kepentingan partai poli~ sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal. Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan partai politik yang melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian adalah DPRD Provinsi Maluku. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan deskriptif-kualitatif. Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa: (1) Alat kelengkapan DPRD Provinsi Maluku pada umumnya telah bekeija sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun, komisi yang merupakan tulang punggung DPRD dalam melaksanakan tugasnya masih terlihat kurang optimal; (2) Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilak:ukan DPRD Provinsi Maluku kurang sesuai dengan agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan pengawasan lebih bersifat administratif, dan belum memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umurn. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan lebih bersifat sporadis, reaktif dan tidak terencana dengan baik; (3) Kemamampuan anggota DRPD Provinsi Maluku dalam mengartikulasikan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan cukup baik. Namun, kadang kurang peka, karena sering menunggu masalah tersebut diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa (demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Maluku dalam mengartikulasikan kepentingan parpol sudah cukup baik. Namun, kepentingan parpol sering dijadikan kepentingan pribadi; (5) Isu publik muncul oleh Dewan dapat dipakai sebagai manufer- manufer politik untuk menjatuhkan lawan politik, memperoleh dukungan dari masyarakat bagi parpol tersebut, melakukan negosiasi dan kompromi politik dan manufer elit parpol. Bagi Parpol yang rnenempatkan kademya dalam Birokrat akan dihadapkan pada dilema; antara memperjuangkan kepentingan publik atau justru melindungi kademya; (6) Anggota DPRD Provinsi Maluku kadang mereduksi kepentingan - kepentingan publik menjadi kepentingan parpol, sehingga secara politis kepentingan parpol dan publik dipeijuangkan dalam satu paket, yang direalisasikan terbungkus rapi melalui statemen politiknya. Kata kunci : DPRD, Dilema, Kepentingan Publik, dan Kepentingan Partai Politik

With the existence of area autonomy, role of Local Parlemen in running observation ftmction to Local Government will be otonomous progressively powered and. But, as place gather it all political party proxy, Local Parlemen in fighting for public importance sometimes still coloured many by importance of political party, so that make Local Parlemen performance less optimal. Go together the existence of public importance and importance of politics party embosoming Local Parlemen member, hence this research focussed at management of dilemma between public importance and importance of political party. Research location is Local Parlemen of Maluku Province. Technique to collect data used is interview, documentation and observation. Technique analyse data use descriptive-qualitative. Pursuant to finding in field can be concluded that: (1) Appliance equipment of Local Parlemen of Maluku Province in general have worked as according to ftmdamental duty and its function. But, commission representing Parlcmen Local backbone in executing its duty still seen less optimal; (2) Conducted by mechanism observation ftmction execution is Parlemen Local of Maluku Province less as according to agenda, caused by some agenda which sometime impinge. Execution observation procedure more administrative having the character of, and not yet owned standard guidance for the execution of observation in general. This matter cause activity observation more sporadic having the character of, reaktif and do not better planning; (3) Ability of Parlemen Local of Maluku Province member in articulating public importance in general can be told is good enough. But, sometime less sensitive, because often await the the problem reported on intensively by mass media or insisted on by public through demonstration; ( 4) Ability of Parlemen Local of Maluku Province member in articulating importance of political party have is good enough. But, importance of political party is often made by private interest; (5) public Issue emerge by Council cart be weared as maneuver- political maneuver to knock down political opponent, obtaining support from society to the political party, conducting political compromise and negotiation and maneuver elite political party. To Political party placing its cadre in Bureaucrat will be given on to dilemma; between fighting for public importance or exactly protect its cadre; ( 6) Member Local Parlemen of Maluku Province sometime reduce importance - public importance become importance of political party, so that politically importance of public and political party fought for in one package, natty prepacked realized through its politics statemen. Keyword : Local Parlemen, Dilemma, Public Importance, and Importance of Political Party

Kata Kunci : DPRD,Dilema,Kepentingan publik,Kepentingan partai politik