Yogyakarta memilih :: Pemilihan umum anggota DPR Daerah 1951 di Yogyakarta

SALIM, M. Nazir, Prof. Dr. Bambang Purwanto

2008 | Tesis | S2 Sejarah

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, pemilihan umum 1951 Yogyakarta cukup penting untuk dikedepankan, setidaknya ukuran-ukuran untuk menentukan pemilihan umum secara nasional pada tahun 1955 dimulai dari wilayah tersebut, khususnya Yogyakarta dan Minahasa. Pertama, pemilihan umum anggota dewan Yogyakarta 1951 perlu dilihat dari sudut pandang bagaimana ide dan gagasan serta kepentingan antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat dijalankan. Kedua, peran serta keterlibatan masyarakat Yogyakarta dalam membangun sistem pemerintahan dan demokrasi di Yogyakarta, di tengah bangunan sistem kerajaan yang dianut Yogyakarta. Faktanya, hasilnya pemilu 1951 dijadikan sebagai parameter untuk penyelenggaraan pemilihan umum secara nasional. Hal itu menunjukkan hasil yang nyata untuk dijelaskan apa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun-tahun tersebut. Penelitian ini merupakan kajian sejarah politik yang menekankan pada partisipasi dan keterlibatan publik dalam membangun sistem demokrasi pada tingkat lokal. Pemanfaatan sumber lokal seperti harian berbahasa Jawa menjadi penting. Foto, sketsa, poster, gambar, dan iklan kampanye cukup menjadi bagian penting dalam menjelaskan pemilu 1951. Begitu juga dengan metode wawancara (lisan) untuk menghadirkan nuansa masa lalu cukup membantu penulis untuk memahami realitas-realitas yang rumit. Sejarah politik adalah kajian yang berbasis pada ranah kekuasaan, karena semua kajian mengarah pada pola pembentukan kekuasaan. Dari narasi di atas, kajian ini mengarahkan pada pilihan yang secara konseptual-metodologis harus dijelaskan, yakni distribusi kekuasaan dan partisipasi publik sebagai penekanannya. Yogyakarta 1950-an yang dianggap sebagai masyarakat rendah tingkat pendidikannya dan banyak buta huruf, ternyata mampu menunjukkan pada komunitas Indonesia dengan menghasilkan pemilihan umum yang relatif demokratis. Tingkat keterlibatan publik dalam pemilu cukup tinggi, 88% pemilih terdaftar ikut melakukan pencoblosan pada Agustus 1951. Artinya dalam sejarah Indonesia, masyarakat Yogyakarta telah terlibat langsung dalam proses pembentukan sistem demokrasi dan pembangunan birokrasi pemerintahan daerah. Dari situ pula distribusi kekuasaan di Yogyakarta di sebarkan secara demokratis dan publik terlibat langsung dalam prosesproses awalnya. Peristiwa itu cukup penting karena pemilu 1951 baru bagi warga Yogyakarta dan peristiwa itu pula kemudian ditempatkan sebagai referensi oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional.

In the history of general election in Indonesia, Yogyakarta’s general election of 1951 is quite important to be put forward, particularly the measurement to determine national general election in 1955. It was set in motion from Yogyakarta and Minahasa. Initially, in 1951 Yogyakarta’s general election of regional parliament was necessary to be seen from the point of view on how ideas and interest between local and central governments were implemented.Secondly, role and involvement of people from Yogyakarta in developing government and a democratic system in Yogyakarta amidst the existing monarchy system of Yogyakarta Sultanate. In fact, the result in 1951 general election was used as the parameter for holding national general election. Therefore, it is necessary to explain what happened in Yogyakarta in that period. This research is a study of political history emphasizing on the public’s participation and involvement in developing democratic system on a local level. Therefore, utilizing local sources such as the Javanese daily newspaper is important. Campaign’s photos, sketches, posters, pictures, and advertisements are also important to explain the general election of 1951. In addition, interview method to present the nuance of the past helps the writer to comprehend the complicated realities. Political history is a power-based study because all the research leads to the pattern of power formation. From the narration above, this research directs to the point that should be explained conceptual-methodologically, i.e. power distribution and public participation as its emphasis. In 1950’s Yogyakarta, considered as a low-educated society and illiterate, apparently was able to show a relatively democratic general election to Indonesian community. The level of public participation in general election was quite high, i.e. 88% of registered voters balloted on August, 1951. It means that in Indonesian history, Yogyakarta people were directly involved in the process of forming a democratic system and developing a regional government bureaucracy. From this point, power distribution in Yogyakarta was distributed democratically and the public was directly involved in the beginning processes. The event is important since general election of 1951 was a new thing for Yogyakarta people. Also, it was then used as the reference by the central government in holding national general election.

Kata Kunci : Pemilu,Partisipasi,Parlemen lokal, general election, participation, and regional parliament