Evaluasi penerapan kebijakan living museum budaya di Kotagede

PRATIWI, Dian Lakshmi, Prof. Dr. Sumijati Atmosudiro

2008 | Tesis | S2 Arkeologi

Kebijakan Living Museum Budaya Kotagede adalah kebijakan Pemerintah Provinsi DIY sejak tahun 2003. Kebijakan ini merupakan kebijakan pengelolaan warisan budaya di Kawasan Kotagede yang telah ditetapkan sebagai KCB. Kebijakan tersebut melibatkan partisipasi aktif masyarakat Kotagede mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Secara konseptual materi kebijakan bagus, tetapi dalam pelaksanaannya selama empat tahun menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep kebijakan. Hal ini menyebabkan munculnya ketidaklancaran dan bahkan kemandegan pelaksanaan kebijakan. Ketidaksesuaian terjadi karena pengabaian prinsip pengelolaan museum dan warisan budaya (Cultural Heritage Management) yang sesuai kaidah keilmuan. Pelaksanaan konsep kebijakan yang sukses akan ditandai/dicirikan oleh dipenuhinya kriteria manajemen museum dan kriteria pengelolaan warisan budaya. Hipotesis tersebut diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian evaluatif terhadap empat syarat pengujian manajemen museum yaitu manajemen administrasi organisasi, manajemen koleksi, manajemen sumberdaya manusia, dan pelayanan publik, hanya dapat terpenuhi di sebagian kriteria manajemen administrasi organisasi dan pelayanan publik. Hasil uji pada lima syarat pengujian pengelolaan warisan budaya yaitu kemanfaatan, partisipasi masyarakat, manajemen konflik, edukasi dan penyampaian informasi, hanya dapat terpenuhi di sebagian kriteria partisipasi masyarakat dan penyampaian informasi. Kecilnya prosentase kriteria yang sesuai dengan kaidah keilmuan manajemen museum dan pengelolaan warisan budaya (CHM), maka disusunlah rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaannya berdasarkan syarat pengujian dan kriteria yang belum terpenuhi. Rekomendasi tersebut ditujukan untuk masyarakat yaitu pengelola Living Museum Budaya Kotagede dan Pemerintah Provinsi DIY

The policy of Kotagede Cultural Living Museum was issued by the local provincial government of Yogyakarta since 2003 untli 2007. This kind of policy in order to manage many cultural heritage in such area, which has confirmed Kotagede as a cultural heritage area. The active participation of Kotagede people in the process of planning and implementation of the policy. Conceptually, this kind of policy is good, but after four years of implementation of the policy, there were chaos, stagnation, and crumple situation happen on field, which are caused by unconformity between the policy concept and its implementation. This kind of unconformity is triggered by the neglectness of the museum and cultural heritage management theories. The succesfull implementation of policy concept will be marked by fulfilled of the museum and cultural heritage management criterias. This is hipothese of the evaluation research. The evaluation research consists of four examination condition of museum management theory, there are organizational administration management, collection management, and human resource and public service management. Just part of organizational administration and public service management criterias have been fulfilled. Five examination condition of the cultural heritage management theory include the principle of usage, people participation, conflict management, education, and presentation. Just part of people participation and presentation criterias have been fulfilled. The small procentage of museum and cultural heritage management criteria which have been fulfilled in implementation of policy concept. Therefore, recommendations have been arranged based on those above principles, especially criterias which haven’t been fulfilled yet. The recommendations for both of people of Kotagede and the local provincial government of Yogyakarta.

Kata Kunci : Kebijakan living museum budaya Kotagede,Konflik pelaksanaan kebijakan,Evaluasi dan rekomendasi,the policy of Kotagede Cultural Living Museum,policy implementation conflict,evaluation and recommendation