Komunikasi politik PK Sejahtera dalam proses terbentuknya Koalisi Partai Bintang Demokrasi Sejahtera pada penentuan pasangan calon walikota Kendari tahun 2007

AZHAR, Muhammad Ali, Drs. Haryanto, M.A

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola-pola komunikasi politik PK Sejahtera dalam proses terbentuknya koalisi partai Bintang Demokrasi Sejahtera. Penelitian ini menggunakan kerangka teori umum tentang partai politik, komunikasi politik dan konsep polapola komunikasi politik yaitu ; jaringan, lobby politik dan konsensus yang dilakukan oleh sebuah partai politik yakni PK Sejahtera di Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata tidak sepenuhnya teori dan konsep tersebut dilakukan oleh PK Sejahtera. Dalam prakteknya teori dan konsep tersebut berjalan setelah PK Sejahtera berhasil mendapatkan figur yang akan dijadikan sebagai calon kepala daerah kemudian bersama-sama menjalankan teori dan konsep-konsep itu kedalam praktek politik untuk menjaring partai-partai politik lain masuk dalam koalisi. PK Sejahtera telah mempunyai kelompok target pada partai politik tertentu yang dipraktekan melalui pendekatan jaringan. Berdasarkan pendekatan tersebut, partai berhasil menggandeng dua partai politik gurem yaitu Partai Persatuan Demokrasi kebangsaan dan Partai penegak Demokrasi Indonesia. Sedangkan pendekatan jaringan yang dilakukan oleh calon diperoleh dari kedekatan antara calon dengan ketua-ketua partai politik tertentu sewaktu menjadi birokrat. Dari pendekatan tersebut calon berhasil mendekati dua partai politik yang siap mencalonkan dirinya yaitu Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi. Dalam Lobby politik peran PK Sejahtera hanya sebatas mengawal lobby-lobby politik yang dilakukan oleh calon, mengundang pimpinan-pimpinan partai politik yang telah berhasil direkrut dalam suatu pertemuan resmi dan meyakinkan para pimpinan partai tersebut supaya mendukung koalisi itu. Komunikasi dua arah ini berhasil menyatukan empat partai politik di atas, kedalam satu koalisi partai politik sebagai syarat kecukupan prosentase 15% suara sah pemilu 2004 guna menghadapi pilkada Kota Kendari tahun 2007, kemudian membangun kesepakatan/konsensus untuk menentukan kontrak politik antara calon dan partai politik. Dalam kesepakatan terjadi pembagian jabatan politis masing-masing partai politik dalam penentuan pasangan calon yang diusung. Hasilnya koalisi ini ternyata didesain sedemikian rupa hanya untuk merebut suara pemilih berdasarkan representasi etnik yang tinggal di Kota Kendari. Elit-elit politik partai bersatu sehingga basis massa masing-masing partai politik itu tidak terfragmentasi pada calon-calon atau koalisi partai-partai politik lain.

The objective of this research is to find out the PK Sejahtera’s patterns of political communication in the formation process of Partai Bintang Demokrasi Sejahtera coalition. This research is conducted using general theoretical framework on political party, political communication and various concepts of patterns of political communication; including networks, political lobby, and consensus; assumed to be exploited by a political party, PK Sejahtera at Kota Kendari This result of this research shows that PK Sejahtera did not fully exploit those theories and concepts at practical level. At this level, those theories and concepts worked not before the PK Sejahtera could get a figure to be put as its candidate in local election and only after then they would collaborate in utilizing and implementing those theories and concepts in practice for drawing other political parties to join in with the coalition of Partai Bintang Demokrasi Sejahtera. In the case examined in this research, PK Sejahtera had targeted particular political parties through networking approach. This approach had won PK Sejahtera the support of two small parties, Partai Persatuan Demokrasi kebangsaan and Partai penegak Demokrasi Indonesia. On the same time, the candidate of PK Sejahtera also used the same approach through his personal relationships with leaders of particular political parties, starting back since the day he was a bureaucrat officer. As this approach worked for the party, so did it for the candidate. This approach won him support from two political parties, Partai Demokrat and Partai Bintang Reformasi. During lobbying process, PK Sejahtera did not more than escorting the lobbying activities made by its candidate. This was particularly done by inviting the leaders of the supporting political parties into official meetings and convincing them to keep giving their support for the coalition of Partai Bintang Demokrasi Sejahtera. This two directions communication won for PK Sejahtera the support of four political parties mentioned before. Thus, their coalition succeeded to gather more than 15% support in the local parliament, minimum support required to render their coalition as a legitimate and representative one. After secure their coalition, these parties and the candidate began to build consensus on political contract among themselves. Within this consensus, there were allotment and allocation of political offices for each party involved and determining the pair of candidates for Kota Kendari Mayor Election. The result of this research also shows that the coalition of Partai Bintang Demokrasi Sejahtera was made only to gain votes based on the representation of the existing ethnics in Kota Kendari. The political parties’ elites involved in this coalition succeeded to unite themselves and, thus, secure their own mass bases, and avoid them from being fragmented and diverted to other candidate and/or political party.

Kata Kunci : Lobby politik,Jaringan dan koalisi penentuan calon, Political Communication; Political Lobby, Networks, Coalition of Candidate Major Election