Kebijakan pembangunan di kawasan maritim perbatasan negara :: Studi kasus Kabupaten Kepulauan Sangihe

KOUNTUL, George Abraham, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP, Ph.D

2008 | Tesis | S2 MPKD

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki perbatasan dengan beberapa negara baik darat maupun laut. Perbatasan negara yang berupa darat dengan mudah untuk ditandai. Lain halnya dengan perbatasan negara yang berupa laut. Indonesia masih menghadapi persoalan dengan beberapa negara terkait dengan perbatasan laut. Kawasan perbatasan negara adalah salah satu kawasan strategis nasional. Salah satu bentuk kawasan perbatasan negara berupa kawasan maritim. Kawasan maritim perbatasan negara merupakan gugusan pulau yang dipersatukan oleh laut serta terletak di perbatasan negara.Kawasan ini identik dengan ketertinggalan. Perlu ada kebijakan pembangunan tertentu untuk memajukan kehidupan masyarakat di kawasan maritim perbatasan negara. Penelitian ini mengambil tema tentang kebijakan pembangunan di kawasan maritim perbatasan negara dengan studi kasus Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini dibatasi pada kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di kawasan maritim perbatasan yaitu di kecamatan kepulauan Marore dengan membandingkan kebijakan pembangunan pada kawasan maritim bukan perbatasan negara di kecamatan kepulauan Nusa Tabukan. Penelitian ini memakai pendekatan rasionalistik dengan metode analisis deduktif kuantitatif. Sampel penelitian adalah dokumen-dokumen resmi dari dinas terkait di lingkungan Kabupaten kepulauan Sangihe (BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kecamatan Kepulauan Marore, Kecamatan Kepulauan Nusa Tabukan) serta wawancara dengan pihak-pihak tertentu di lingkungan dinas terkait tersebut dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adalah bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di dalam membangun kawasan maritim perbatasan negara. Implementasi kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pendanaan, kebijakan penggunaan anggaran serta keterbatasan pengembangan kebijakan adalah faktor yang mempengaruhi kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Indonesia is the biggest archipelago’s state in the world which has border area with many countries either land or sea. Country border area mark at land surface are easier to be identified than sea surface. Indonesia still has problems with other countries related to sea surface border regions. A maritime border country region is one of national strategic regions in Indonesia. A maritime border country region is constituted of many islands in the country border regions which bounded by sea. This region is identical with backwardness. It needs certain development policies to help forward community in this region. The research focuses on development policies at country border region. The case study of this research is Sangihe Archipelago regency. This research focuses on the local government of Sangihe Archiplego‘s Regency policies at border regions in Marore Archipelago’s Subdistrict compare with non border regions at Nusa Tabukan Archipelago’s Subdistrict. The research used rationalistic approach with deductive qualitative methods. Samples method used in this research was the official documents of certain agencies at Sangihe Archipelago Regency (Planning agency, Education agency and Health Agency, Marore Archipelago’s Sub district , Nusa Tabukan Archipego’s Sub district ) and interviewed some certain person. They are representative of certain agencies and communities leaders. This research result is written by descriptive ways. The reseach shows that the orientation of development policies of Sangihe Archipelago’s Regency at their countries border region is community welfare. The implementations was depended on priority scale. Funding, budgeting policies and the limitation of policies development at border country region related to coorporation with other country are the main factors which influenced the development policies at Sangihe Archipelago’s Regency

Kata Kunci : Kebijakan pembangunan,Kawasan maritim,Perbatasan negara, development policies, maritime regions, country border