Birokrasi dalam politik :: Studi tentang politisasi birokrasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Cimahi tahun 2007

SIDDHA, Arlan, Drs. Haryanto, M.A

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah membawa perubahan. Pasalnya kabupaten dan Kota berhak memilih kepala daerahnya secara langsung. Pemilihan kepala daerah yang bermula dipilih dalam ruangan yang terbatas kini beralih ke tempat yang luas dan masyarakatlah yang menjadi penentunya. Pemilihan kepala daeah secara langsung tidak berarti memutus aktivitas politik para elit lokal. Pada pemilihan kepala daerah secara langsung tidak lepas dar peran Incumbent yang mencalonkan kembali menjadi kepala daerah. Karenanya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui politik birokrasi hingga terjadinya politiasi birokrasi pada pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Cimahi tahun 2007. Pendekatan yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif, karena peneliti memiliki tujuan untuk mendeskripsikan.Mencatat dan menginterpretasikan aspek rasional daripada aktivitas elit politik dan elit birokrasi. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara , observasi, dan dokumentasi terhadap aktor personal dari kalangan elit birokrasi dan elit politik di Kota Cimahi sampai dengan pada tahapan penghitugan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala daerah Langsung tahun 2007. Peneltian ini berhasil mengidentifikasi politisasi birokrasi di Kota Cimah itahun 2007, yaitu bentuk – bentuk dukungan Birokrat kepoada Incumbent. Bentuk –bentuk dukungan tersebut sangat bervariatif mulai dari konsultasi, Fasilitas dan informasi pelayanan Formal. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh birokrat umumnya banyak terjadi pada birokrat lapisan menengah ke bawah , yaitu Camat dan Lurah dengan mengarahkan dukungannya ke Incumbent. hal tersebut membuat netralitas birokrasi di Kota Cimahi menjadi luntur. Pemberian dukungan yang dilakukan oleh birokrat kepada Incumbent bukan semata-mata karena keinginan murni dari birokrat namun ada sebuah loyalitas terhadap bekas atasan, yang ingin kembali menjadi orang nomor satu di Kota Cimahi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Incumbent tertarik pada birokrasi adalah peran birokrasi yang strategis atau dengan kata lain dekat dengan masyarakat selain itu adalah akses untuk menggunakan sarana dan prasarana akan menjadi lebih mudah. Ketertarikan Incumbent terhadap birokrasi jelas mendapat sambutan dengan baik, seperti gayung bersambut. Birokrat tidak serta merta memberi dukungan kepada Incumbent hal tersebut pasti ada pamrihnya. Kemenangan Incumbent akan membawa dampak baik kepada para birokrat pendukung Incumbent, terutama pada jabatan yang sudah diimpikan oleh para birokrat. Sehingga peneliti melihat ada sedikit impilkasi dari politisasi birkrasi yang terjadi pada pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Cimahi tahun 2007. Implikasi politisasi birokrasi di Kota Cimahi yang paling terlihat adalah pengangkatan jabatan yang didasari atas suka dan tidak suka. Fakta tersebut dapat dijadikan penjelas bahwa, elit birokrasi lokal memang bergerak dalam ranah politik praktis. Elit birokrat mendukung sepenuhnya incumbent menjadi kepala daerah kembali. Masuknya elit birokrat pada tataran politik praktis dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Cimahi Tahun 2007 telah menyebabkan terjadinya Politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi yang terjadi di kota Cimahi telah mengkikis nilai-nilai Netralitas birokrasi. Hal tersebut dapat menjadikan prinsip keadilan dalam pelayanan publik semakin jauh Oleh karena itu , komitmen politik dari pihak birokrat Di Kota Cimahi perlu ditunjang dengan sikap dan tindakan yang konsisten menjaga netralitas birokrasi. Di lain pihak, pemilihan kepala daerah secara langsung , semestinya dijauhkan dari intervensi semua pihak baik itu Incumbent maupun birokrat.

Going in to operation of UU. No. 32 Tahun 2004 about territory regulation has bring the logic consequences. The people’s in town and regency have the right to choose their own demagogue. The election of demagogue that initially inside the limited authority, now devolve upon unlimited authority and the people’s become the decider. Clear a cross the election of demagogue not mean finish the politic activity of the local elite. The direct election demagogue can’t untranmmeled from the incumbent candidate. Because of that, this research has purpose to know the politic bureaucracy until the happened of politicization bureaucracy in direct election demagogue in Cimahi city in 2007. Approximation method use is descriptive qualitative, because researcher has purpose to description, take record and to interpretation rational aspect from the activity of local elite and elite bureaucracy. Thereby, data collection be done in interview, observation, and documentation with personal actor from bureaucracy elite and elite politicy in Cimahi city until the step of balloting calculation in direct election demagogue in 2007. This research has success to identification the politicization bureaucracy in Cimahi city in 2007, that is to say kind of backing from bureaucracy for Incumbent. Variation form of backing is consultation, facility and information in formal service. Form backing from bureaucracy is common happened in middle layer until the bottom layer, that is Camat and Lurah, they showing their backing for the incumbent. This situation make the netral bureaucracy in Cimahi city faded. Delegated backing from bereaucracy to incumbent not only because they own wish but it most like the loyality for their ex higher authority, who want become the number one man in Cimahi city. The factors that bringing on incumbent get acttracted to bureaucracy is the strategic key position from bureaucracy who have be hand in glove with the people’s, beside that, there is an easy access to used infrastructure and public utilities. The acttracted from incumbent to bureaucracy is clearly get good reaction from bureaucracy, is like Bureaucracy not giving free backing, there is something they want from their backing for the incumbent. The victory of incumbent will bring good aspect fro them, especially the wish to occupied the functional position. Researcher catch sight of implication from politization bureaucracy that happened in direct election demagogue in Cimahi city in 2007. The implication that showing clearly is political nomination basic in like or dislike with the personal. This fact can be the explanation that the elite local bureaucracy involved in political practice. Elite bureaucracy completely backing the incumbent to be demagogue. Participate the elite bureaucracy in political practices in direct elitical demagogue in Cimahi city in 2007 has been consist the politization bureaucracy. Politization bureaucracy that happened in Cimahi city has been undermine the value of neutral bureaucracy. This fact can make the justice in public service becoming more a great way off. Because of that, commitment politic from bureaucracy in Cimahi city need to be supported by consistency attitude and action to bounding in neutralization bureaucracy. In the other side, the direct election demagogue has to be far from the intervention from all side, neither the incumbent nor bureaucracy.

Kata Kunci : Birokrasi, Politik, Politiasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Bureaucracy, Politic, Politization Bureaucracy and Direct Election Demagogue