Pengalaman Aceh mengelola kontestasi politik :: Studi kontestasi birokrat, politisi, dan ulama dalam proses kebijakan anggaran Dayah Aceh tahun 2008

RIDWAN, Fadmi, Dr. Purwo Santoso, M.A

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Keterbukaan politik yang sangat drastis pasca perdamaian Helsinki di Aceh telah membawa implikasi pada perubahan pola policy making process. Era keterbukaan politik telah mendorong terjadinya mobilitas vertikal bagi kalangan ulama dalam proses policy making. Hal ini berakibat pada semakin pluralnya aktor-aktor yang terlibat dalam proses policy making, yakni birokrat, politisi, dan ulama. Studi ini lebih lanjut akan mengkaji pola kontestasi antara birokrat, politisi, dan ulama dalam proses kebijakan anggaran pembinaan pendidikan dayah Aceh tahun 2008. Untuk mempertajam analisis, studi ini memadukan beberapa teori seperti teori perubahan sosial, teori kebijakan publik, fungsi sosial ulama dan representasi partai, teori kontestasi dan koalisi-advokasi aktor, dan teori proses anggaran. Untuk memperoleh hasil kajian yang komprehensif, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif historis. Dengan metode ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur dari media cetak maupun elektronik, yang berikutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses kebijakan anggaran dayah Aceh tahun 2008 melalui beberapa tahapan yakni germination issue, defining problem, serta perencanaan dan pembahasan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Setiap tahapan proses kebijakan tersebut diwarnai dengan kontestasi politik yang dapat dibagi dalam dua pola, yaitu tahap defining problem, birokrasi sebagai aktor dominan berkontestasi dengan ulama yang terbelah dalam dua kubu; dan tahap pembahasan PPAS, koalisi politisi-ulama sebagai aktor dominan berhadapan dengan birokrasi. Proses kebijakan publik yang multi aktor dan berlangsung dalam situasi politik yang sangat terbuka ini mengakibatkan sulitnya membuat suatu keputusan yang bermuara pada konsensus bersama. Dalam situasi tersebut, kebijakan yang lahir lebih didasarkan pada logika politik daripada logika teknokratis. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kegagalan proses dan atau implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya, pengalaman Aceh dalam mengelola kontestasi politik di era keterbukaan politik ini, semoga dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi daerah-daerah lain yang memiliki kesamaan karakter politik dengan bumi Serambi Mekkah. Kata Kunci: Kontestasi, aktor, proses kebijakan, dan keterbukaan politik.

Very by drastic politics openness after Helsinki Peace in Aceh has brought implication to change in policy making process pattern. Political opennes era has motivated occurrence of vertical mobility for ulama in policy making process. It resulted in more plural actors involved in the policy making process, namely, bureaucrats, politicians, and ulama. This study furthermore would examine contestation pattern between bureaucrats, politicians, and ulama in budget policy process of education construction of Dayah Aceh in 2008. To sharpen analysis, this study combined some theories, such as, theories of social change, public policy, ulama-social function and party representation, contestation theory and coalition of actor advocacy, and budget process. To obtain results of comprehensive examination, this study used qualitative method with historical-explorative approach. In this method, data collection process was performed by in-depth interview, furthermore analyzed descriptively. Results of study indicated that budget policy process of Dayah Aceh in 2008 used some stages, such as, germination issue, defining problem, and planning and discussion of Temporary Budget Priority Platform (PPAS). Each stage of the policy process was followed by political contestation, which might be classified into two patterns, stages of defining problem, bureaucracy as dominant actor contested with ulama divided into two fortresses; and stage of PPAS discussion, coalition of politicians-ulama as dominant actor faced bureaucracy. The public policy process, having multiple actors and surviving in highly opened political situation, resulted in difficulty to make a decision deriving from collective consensus. In the situation, policy was widely based on political logic than technocratic situation. It was done to minimize process failure risk and/or the policy implementation. Furthermore, Aceh experience in managing political contestation in this opennes political era was expected to become a learning and benefit for other areas having similar political character to bumi Serambi Mekkah.

Kata Kunci : Kontestasi, Keterbukaan politik, Proses kebijakan, Anggaran Dayah Aceh, Contestation, actor, policy process, and politics openness.