Peran pemerintah distrik dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Distrik Manokwari Utara

DOWANSIBA, Matias, Dra. Agnes Sunartiningsih

2008 | Tesis | S2 Sosiologi

Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Distrik/Kecamatan bukan hanya sekadar satelit pemerintahan pusal, tetapi merupakan kepanjangan tangan Pemerintahan Kabupaten Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Distrik Manokwari Utara sebagai kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten Manokwari, memiliki tugas dan kewenangan otonomi daerah yang dilaksanakan memberdayakan masyarakat untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Tugas pemberdayaan masyarakat adalah komponen yang sangat penting dalam otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Distrik dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayah Distrik Manokwari Utara dalam hal pembudidayaan tanaman kakao. Peran pemerintah yang diteliti menyangkut peran koordinasi, pembinaan dan pelayanan dalam pemberdayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif d^gan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam, observasi dan dokum^itasi terhad^ masyarakat Distrik Manokwari Utara atau pihak-pihak yang terlibat uapaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Arfak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembudidayaan tanaman kiao, pemerintah Distrik Manokwari Utara telah berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manokwari, LSM dan Petugas penyuluh Lapangan (PPL) dalam memberikan pembinaan dan pelayanan. Namun demikian koordinasi yang telah dilaksanakan dinilai tidak efektif karena kurangnya komunikasi dan informasi yang dilakukan pemerintah distrik dan instansi terkait menyangkut pembudidayaan kakao, minimnya anggaran dan frekuensi pembinaan serta penyuluhan dan kurangnya SDM pemyuluh dan terbatasnya fasilitas yang disediakan pemerintah distrik guna menunjang upaya pembudidayaan kakao. Selain itu pemerintah Distrik Manokwari Utara juga menjalankan program pembudidayaan kelapa sawit yang hasilnya lebih menjanjikan dan menguntungkan sehingga berpmgaruh pada minat petani untuk ikut dalam program pembudidayaan tanaman kicao Kafa Kunci; Pemberdayaan, Petani, Kakao, dinas Kehutanan dan Perkebunan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

The implementation of Law No. 12/1999 jo Law No. 32/2004 on Local Government shows that District is not only a satellite of the central government, but also a continuation of local governments in service delivery for communities. The District Government of North Manokwari as a continuation of the Manokwari Regency has tasks and authorities in the local ^tonomy program implemented for empowering the local communities so they are able to be structurally independent. The task of community empowerment is one of the very important components in the implementation of local autonomy program This study is to find out the role of the district government in empowering the economy of local communities in the area of the District of North Manokwari, especially in a cultivation of cacao plant. The roles of local government observed are closely related to coordination, consultation and service delivery in the context of local community empowerment. The study uses a descriptive method by using a qualitative approach. Data of the study are obtained by using the techniques of in-depth interview, observation, and documoitation about the local communities in the District of North Manokwari or other involved parties in the empowerment of local community economy. Result of the study indicated that in empowering the community economy throu^ the cultivation of cacao plant, the Government of North Manokwari has coordinated with related instances, such as the Office of Forestry and Plantation, Manokwari Regency, Non-Governmental Organizations, and Field Consultation Staff in providing consultation and service delivery. However, the coordination previously implemented could be considered as ineffective because of the lack of communication and information by the district government and other involved instances in the cultivation of cacao plant, the minimum of budget, less frequency of field consultation, the inadequacy of human resources for consultation, limited facilities provided by the district government for supporting the cultivation of cacao plant. Moreover, the District Government of North Manokwari has actually implemented also the cultivation of oil palms with more promising and profitable harvests, so it gradually led the increasing interest of farmers for participating in the cultivation of cacao plant. Keywords; Empowerment of Local Community, Farmer, Cacao Plant, the Office of Forestty and Plantation, Field Consultation Staff (PPL)

Kata Kunci : Pemberdayaan petani,Kakao,Dinas Kehutanan dan Perkebunan,Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)