Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Jombang

HERMANTO, Roby, Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si

2008 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran di Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui peran stakeholder dalam proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang selama ini. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Jombang Jawa Timur, sedangkan yang menjadi sumber penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Bappeda Kabupaten Jombang, DPRD Kabupaten Jombang dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran diKabupaten Jombang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses partisipasi masyarakat di Kabupaten Jombang me lalui dua mekanisme yakni mekanisme partisipasi formal dan mekanisme partisipasi informal. Mekanisme partisipasi formal dilakukan melalui arena musrenbang, reses DPRD, konsultasi publik dan website dan merupakan repsentasi dari sistem perencanaan bottom-up. Kesemua mekanisme partisipasi tersebut dilaksanakan setiap tahunnya oleh pemerintah Kabupaten Jombang, tetapi dalam pelaksanaannya masih tedapat penyimpangan. Hal tersebut terlihat dalam bentuk keterlibatan masyarakat yang masih sangat kecil, sehingga fungsi dari patisipasi menjadi bias dan akan menghasilkan kebijakan yang elitis. Sistem perencanaan dari bawah (bottom-up) tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini terlihat pada tidak mampunya masyarakat menjangkau hal yang bersifat substansial dalam setiap mekanisme perencanaan. Dengan kondisi ini maka muncul mekanisme partisipasi alternatif yakni partisipasi informal. Partisipasi informal ini bertujuan untuk mengontrol kebijakan pemerintah agar lebih pro rakyat, karena selama ini pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang baik . Mekanisme ini merupakan ekses dari tidak berjalannya mekanisme partisipasi formal sebagai landasan dasar dalam kebijakan APBD.

This study aimed to obtain description on mechanism of public participation within the process of budget planning of Jombang regency and to know role of stakeholders within the process carried out in Jombang regency all this time. This study was taken within local administration of Jombang regency, East Java, whereas the object of study is Health Department of Jombang regency, Bappeda (Agency for Regional Development) of Jombang, DPRD (Regional Assembly) of Jombang and several Non Governmental Organizations besides socialites involved within the process of budget planning of Jombang regency. The results suggested that process of public participation in Jombang regency is run through two mechanisms i.e. formal and informal participations. Formal participation is taken through Musrenbang, recess of DPRD, public consultation and website and it is a representation of bottom-up planning system. All of these mechanisms of participation are performed annually by local government of Jombang regency, but there is still deviation within its operation. This can be seen from little participation of public, thus function of participation is biased and would yields elite policy. Bottom-up planning system was can not orderly implemented; this can be seen from inability of public in achieving substantial things on every planning mechanism. In this case, there is an alternative mechanism turn up for participation i.e. informal participation. This type of participation is aimed to control governmental policy in order to be more pro-society, it is because up till now local government are still not show yet their commitment to implement good administration. This mechanism is an excess from the stagnation of formal participation as the basis for APBD policy.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat,Perencanaan dan anggaran,Pubic Participation, Planning, and Budget