Analisis keputusan program peningkatan kesejahteraan Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta :: Studi tentang tunjangan kesejahteraan, uang makan, dan tambahan penghasilan

HARSONO, Dwi, Dr. Samodra Wibawa, M.Sc

2008 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penelitian yang berjudul Analisis Keputusan Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta (Studi tentang Pemberian Uang Makan dan Tunjangan Tambahan Penghasilan) ini dilatarbelakangi oleh banyaknya liputan media cetak tentang tidak diperkenankannya rencana pemberian uang makan untuk pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta oleh Gubernur DIY tanpa mengemukakan argumen yang mendasari penolakan tersebut. Ketiadaan argumen tersebut menginspirasi penulis untuk mengadakan penelitian yang mampu menggambarkan dinamika da lam pengambilan keputusan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memperoleh argumen dalam bentuk penyataan dari responden yang ditentukan secara purposif. Peneliti bergerak melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan kunci. Data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif dengan memadukan model interaktif dan model struktur argumen kebijakan. Perpaduan ini tidak hanya memaparkan dan mengkategorisasi tetapi juga memberikan gambaran argumen secara lengkap dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian argumen penolakan yang didasarkan pada pendekatan yang digunakan dan nilai- nilai yang mempengaruhi pengambilan keputusan dapat diketahui. Temuan penelitian ini adalah 1) pendekatan rasional yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk merumuskan kebijakan, pendekatan institusional yang digunakan untuk pengawasan dan evaluasi kebijakan oleh BPK dan Gubernur, dan pendekatan inkremetal dalam pembuatan kebijakan uang makan dan tambahan penghasilan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Yogyakarta menimbulkan perubahan secara menyeluruh dalam program peningkatan kesejahteraan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Nilai kebijakan dan organisasi dominan dalam pengambilan keputusan program peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah kota yogyakarta 2) program tambahan penghasilan yang berdasarkan penilaian kinerja meningkatkan pendapatan dan menunjang program pembinaan pegawai. Rekomendasi penelitian menyarankan 1) adanya mekanisme pengambilan keputusan yang menjembatani perbedaan tafsir peraturan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu lebih diperhatikannya kreativitas daerah, 2) perlunya revisi yang berkelanjutan terhadap program tambahan penghasilan terkait dengan ketidakp uasan terhadap angka bobot dan kendala teknis dan psikologis dalam melakukan penilaian kinerja.

Decision analysis for public policy, according to political theory from Easton, is opening a “black box” that everybody can not know what is happening in side of it. This research is trying to reveal the black box related to the decision making made by the Governor of Yogyakarta Province about the food fund rejection. According to media coverage, the rejection of food fund did not show the argumentation why the program is being rejected. It’s very inspiring because this research could describe the dynamic of decision making. Once, this research also tried to describe the pattern of intergovernmental relation due to the decision making mechanism. This mechanism put the central government as a powerful institution to control the regulation of local government. But the way, regulation, sometimes, has a diversity of meaning while it received by the local government. It raised the interpretative problem on the meaning of regulation among local governments. Research findings show 1) there are several approaches that occur on the decision making processes, rational approach on the making of policy at Yogyakarta City, Institutional approach by the BPK and Governor to stop and forbid the welfare fee and food fund, and incremental approach on the revolving policy about food fund and additional payment. 2) regulation aspect was very dominant on the approach and value used by the central government to control the local government regulation, 3) central government are not only motivating the change but also pushing the new regulation for local government. This research recommend 1) there should be a media which bridging the diversity of regulation meaning among central and local government, 2) the decision making mechanism is not a tool to control the local governments creativity on their regulation but should be put as a guide to develop a good regulation on local government.

Kata Kunci : Analisis keputusan,Kesejahteraan,Pegawai, decision analysis, welfare, employee