Pendayagunaan zakat sebagai instrumen alternatif dalam penanggulangan kemiskinan di Yogyakarta

KUSUMAWARDHANI, Fajarwaty, Dr. Erwan Agus Purwanto

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Kemiskinan adalah fenornena sosial yang muncul sebagai efek dari proses pembangunan. Negara memang berupaya untuk menanggulanginya melalui program kebijakan anti kemiskinan yang didanai oleh pajak. Namun kornpleksitas yang dihadapi negara mengakibatkan penanggulangan kemiskinan tidak dapat diatasi oleh negara saja, tetapi juga harus melibatkan elemen lain dalam pernbangunan, yaitu swasta dan organisasi rnasyarakat. Zakat merupakan sumber daya ekonorni yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang secara konsep dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kerniskinan. Zakat yang dikelola oleh organisasi masyarakat yang diakreditasi sebagai LAZ, seharusnya merniliki nilai lebih karena memungkinkan adanya program-program redistribusi kekayaan secara efektif dan tepat sasaran dengan model pemberdayaan. Dengan menggunakan metode penelitian k:ualitatif, paradigma critical theory menjadi panduan untuk mengetahui realitas yang berkembang di dunia perzakatan, khususnya di Provinsi DIY, dengan Rumah Zakat Indonesia sebagai subyek penelitian. Di sini peneliti adalah sebagai instrumen penelitian dengan teknik observasi partisipan. Metode ini memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pendayagunaan zakat sebagai instrumen altematif dapat berperan dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Yogyakarta serta mengungkap banyak fakta di balik proses tersebut. Aktivitas pendayagunaan zakat selama ini bersifat karitatif dan program-program pendayagunaan zakat khususnya di ogyakarta, belum mampu menanggulangi kemiskinan sebagaimana konsepnya. Lemahnya dukungan pemerintah terhadap kebijakan zakat dan minimnya kepahaman masyarakat akan urgensi berzakat serta pemberdayaan dalam pendayagunaan zakat, menjadi sebab utama belum mampunya zakat menjadi instrumen altematif dalam menanggulangi kemiskinan secara optimal. Padahal dengan potensi yang rnencapai 20 triliun rupiah pertahun, zakat layak mendapat perhatian khusus dalam proses pembangunan daerah maupun negara. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini rnenghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi tersebut rnencakup edukasi publik mengenai urgensi pemberdayaan dengan menggunakan dana zakat, pembuatan regulasi zakat yang mengakornodasi kepentingan stakeholders, sosialisasi maksimal akan urgensi zakat, dan komitmen Good Governance bagi LAZ untuk menghindari penyalahgunaan kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada lembaga.

Poverty is a social phenomenon which rises as a development process effect. The government has some efforts to handle it with many programs of poverty reduction which are supported by taxes. But the complexity faced by the government causes the poverty reduction programs can not be handled by the government itself without the participation of the private sector and civil society organizations as another element in the development process. Alms (zakah) is an economic resource which comes from the people themselves. Conceptually, it can reduce poverty. Alms handled by LAZ-accreditated civil society organizations should have added values. This is because they can make effective wealth redistribution programs using the empowerment model. This research uses a qualitative method and a critical theory paradigm. They become the guideline to understand the reality growing in the field of alms, especially in Province of Yogyakarta Special Region and Rumah Zakat Indonesia as the research subject. The researcher herself is the instrument in this research by using participant observation technique. This method is adequate to answer the research's problem on how alms distribution as an alternative instrument functions in reducing poverty in Yogyakarta, by uncovering the facts during the process. Along the way, alms distribution activity is charitable and its distribution in Indonesia, especially in Yogyakarta, has not been able to reduce the poverty as in the concept. Alms can not function optimally for lack of the government's support on alms policy and the people's understanding about the urgency of alms and society empowerment in alms distribution. Whereas, having potency about 20 trillion rupiahs a year, alms should get special attention in both national and regional. development. On the bases of the facts, this research results some recommendations. They are public educations on the urgency of social empowerment through alms distribution for all stakeholders, making alms regulation accommodating the interests of all stakeholders, maximal socialization about the urgency of alms, and Good Governance commitment to alms distribution organizations to avoid the misuse of the people's trust in paying their alms to the institution.

Kata Kunci : Kemiskinan,Zakat,Pemberdayaan