Studi perencanaan dan penganggaran publik berbasis good governance pada Pemerintah Kota Jayapura

SAA, Septinus, Prof. Dr. Warsito Utomo

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan negara / pemerintahan dari sentralistis ke desentralistis, government ke governance, serta Pemerintahan sarwa negara ke sarwa pasar adalah merupakan konsekuensi tuntutan demokrasi global. Dalam hal ini, Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah dianggap sebagai cara terbaik dalam mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan negara / pemerintahan. Wujud Penyelenggaraan pemerinthaan daerah yang demokratis dalam kerangka otonomi daerah adalah penerapan unsur-unsur kepemerintahan yang baik ( good governance ) antara lain, taranparansi, Partisipasi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan pemerintah termasuk kebijakan strategis seperti halnya anggaran. Selama beberapa tahun penyelenggaraan otonomi daerah dalam era reformasi, pengelolaan anggaran daerah belum sepenuhnya menerapakan unsur unsur Kepemrintahan yang baik sebagaimana dicita-citakan sebelumnya. Hal ini ditunjukan oleh persoalan anggaran pada berbagai daerah yang cukup berfariasi. Di Kota Jayapura, perencanaan anggaran sampai dengan penetapan yang dilakukan melalui mekanisme musrenbang yang bersifat bottom-up bahkan dikeluhkan sebagai kegiatan yang mubasir serta kurang menunjukan hasil yang jelas. Berdasarkan fakta empiris di atas, maka penerapan good governance dalam perencanaan dan penganggaran publik kemudian menjadi topik yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Guna memperjelas arah pembahasan serta analisis, selanjutnya dirumuskan dua pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana pelaks anaan perencanaan dan penganggaran publik serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Kota Jayapura?. Penelitian ini adalah bertujuan mengetahui penerapan good governance dalam perencanaan dan penganggaran publik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dilakukan analisis data sekunder maupun primer yang diperoleh dari 33 orang responden yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian terhadap proses perencanaan dan penganggaran publik pada pemerintah Kota Jayapura dengan menggunakan indikator tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas, menunjukan bahwa perencanaan dan penganggaran publik belum menerapkan unsur-unsur good governance secara optimal. Hal ini ditunjukan oleh data tentang minimnya transparansi, kurangnya partsisipasi masyarakat, serta rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas perencanaan dan penganggaran publik berbasis good governance pada pemerintah Kota Jayapura terdiri dari faktor internal pemerintah daerah yakni belum adanya komitmen pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya aparatur, serta keterbatasan finansial. Sedangkan faktor eksternal adalah ketidak jelasan peraturan- perundangan pemerintah yang menimbulkan multiinterpretasi dalam penerapan aturan tentang perencanaan dan penganggran publik di daerah. Rekomendasi untuk penanganan masalah di atas oleh pemerintah Kota Jayapura adalah perlunya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan tranparansi, partisipasi, maupun akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran publik. Sebagai agenda aksi, pemerintah daerah harus menetapkan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang lebih transparan, partsisipatif dan akuntabel.

Paradigmatic transformations in administration from centralized to decentralized, from government to governance, and from state-centered government to market-centered government comprised the consequences of global democratic demand. In this case, decentralized policies through regional autonomy were considered as the best way of realizing democracy in the state administration. The manifestation of democratic local governmental administration in the framework of regional autonomy is the application good governance elements; transparency, participation and accountability in organizing government policies, including strategic policies, such as those of budgeting. Within several years of regional autonomy implementation in the reformation era, the elements of good governance have not been applied in managing regional budget as it was idealized. This can be seen from various issues of budgeting in different regional governments. In Jayapura, the planning and the determining of budget implemented in bottom-up musrenbang mechanism was complained as useless activity that provide no apparent results. Based on the above empirical facts, the implementation of good governance in the public planning and budgeting can be considered as an attractive topic to be studied in the current research. To verify where the discussion and analysis lead to, two research questions were raised: how do the public planning and budgeting implemented? and What factors influencing the effectiveness of implementation in Jayapura? The study aims at determining the application of good governance in public planning and budgeting and the influencing factors. In this qualitative study that employed descriptive method, the analyzed secondary and primary data were obtained from 33 respondents that purposefully selected. The result of the study of public planning and budgeting that employed the indicators of transparency, participation, and accountability in Kota Jayapura administration demonstrated that the public planning and budgeting have not optimally applied the elements of good governance. It can be seen from the data indicating less transparency, lack of public participation, and lower accountability of regional government. Moreover, the factors influencing the effectiveness of good governanc e-based public planning and budgeting in Kota Jayapura administration consist of the internal factors within the regional government; lack of commitment, limited government apparatus, and lack of financial resource. Meanwhile, the external factors consist of ambiguous government regulations that induced multi-interpretation in the implementation of public planning and budgeting. Recommendations for Kota Jayapura government to solve the above problems are that they need a deep commitment to improve the transparency, participation, or accountability in public planning and budgeting. As the action plan, they need to formulate their regulation that specifically regulate the mechanism of regional governmental planning and budgeting that more transparent, participative, and accountable.

Kata Kunci : Otonomi daerah,Perencanaan dan penganggaran publik yang transparan,Partisipatif dan akuntabel,Terwujudnya good governance,Regional autonomy, transparent, participative, and accountable public planning and budgeting: the achievement of good governance