Reformasi birokrasi pelayanan perizinan dan investasi di Kabupaten Purbalingga

NURAINI, Hikmah, Dr. Samodra Wibawa,

2008 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Adanya otonomi daerah dapat dimaknai sebagai suatu keleluasaan (discretion) dan kapasitas (capacity) daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Otonomi yang ada diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah baik dalam hal mengelola pemerintahan, mengambil keputusan serta mengelola sumber daya lokal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan cara menarik investor untuk menanamkan modalnya. Ketidakpastian biaya, lamanya waktu pengurusan dan birokrasi yang panjang, adalah hal yang sering dikeluhkan investor. Untuk itu diperlukan suatu reformasi birokrasi dalam hal pelayanan perizinan dan investasi. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan Kabupaten Purbalingga melakukan reformasi birokrasi khususnya dibidang pelayanan perizinan dan investasi. Sehingga apa yang dijalankan oleh Kabupaten Purbalingga dapat digambarkan secara spesifik dan dijadikan suatu best practice dan pembelajaran bagi daerah lain dalam menarik investor melalui penerapam kebijakan pelayana perizinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data primer dan data sekunder melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kondisi objek penelitian sesuai dengan temuan di lapangan. Hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa reformasi birokrasi pelayanan perizinan dan investasi di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan karena adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk melakukan reformasi birokrasi, situasi politik yang kondusif, dan didukung oleh jajaran legislatif. Dibentuknya KPPI merupakan hasil reformasi birokrasi pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan One Stop Service terbukti telah memberi hasil dan dampak positif bagi perkembangan investasi di Kabupaten Purbalingga, yaitu berupa efisiensi waktu dan biaya pelayanan, meningkatnya izin yang diterbitkan, munculnya budaya pelayanan, dan meningkatnya jumlah investasi. Namun reformasi birokrasi pelayanan perizinan dan investasi belum dibarengi dengan reformasi terpadu bidang lainnya, sehingga pelayanan yang ada belum bisa optimal. Rekomendasinya adalah kepemimpinan yang akan datang dapat menjaga keberlanjutan reformasi yang telah berjalan; Melakukan reformasi terpadu bidang pelayanan publik; menerapkan computerized on line system pada lembaga pelayanan publik; Diperlukan regulasi yang pasti bagi mekanisme reward atau insentif pada lembaga pelayanan publik yang telah berorientasi pada pendapatan.

Local autonomy can be meant as discretion and capacity of managing the region’s self-household. It is expected that the existing autonomy can put the local autonomy into reality in leading government, making decision and managing local resources in according to local aspirations. In implementing the local autonomy, the Government of Purbalingga Regency draws investors’ attention to invest their capital. The uncertainty of cost and the length of time and bureaucracy for license are two obstacles complained by the investors. Therefore, the bureaucratic reform of licensing and investment services is required. Purpose of this study is to describe how the Government of Purbalingga Regency did perform the bureaucratic reform of licensing and investment services so far. From the description, it is expected that what activities done by the local government can be specifically described further and made as a sample for other local governments in improving the services of drawing the investors’ attention to invest their capital through the implementation of licensing service. The study uses a descriptive qualitative method by analyzing both primary and secondary data to describe the condition of research object in accordance with findings of the study. Result of the study indicates that the bureaucratic reform of licensing and investment services in Purbalingga Regency can be performed well due to the fact that there is a strong commitment of the head of local government to perform the bureaucratic reform. The reform is also supported by conducive political situation and a strong leadership supported by legislative networks at the local level. The Office of Licencing and Investment Service (KPPI) with the ‘One Stop Service’ System has proven to make far more contributions and positive impacts on the investment development in Purbalingga Regency. The contributions can be seen from the increased efficiency in time and cost of service, the increased license publication, the rise of service culture and the increased number of investment. However, the bureaucratic reform of licensing and investment is not accompanied by bureaucratic reforms in other sectors, so the existing services are not able to be optimal yet. Based on the result of study, it can be recommended that the next leader in Purbalingga Regency can sustain the running process of bureaucratic reform, such as performing an integrated civil service reform. Therefore, certain regulations on a reward mechanism are necessary by providing the apparatus of the KPPI with incentive, for example, a percentage of cash bonuses given to them when target burdened on their responsibility can be reached.

Kata Kunci : Reformasi,Birokrasi,Pelayanan perizinan dan investasi,Bureaucratic Reform, Licensing and Investment Services