Reformasi birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

KUSDARINI, Dr. Samodra Wibawa, M.Sc

2008 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Pelayanan publik pada saat ini menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena tingkat kualitas pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dari berbagai aspek kehidupan. Untuk itu upaya reformasi birokrasi pelayanan menjadi agenda yang mutlak dilakukan. Sebagai lembaga pemberi pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pusat Pelayanan Umum (KPPU) Kota Padang juga sedang melakukan proses reformasi birokrasi pelayanan dan non perizinan. Selama ini kinerja KPPU dinilai belum optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan melihat proses reformasi birokrasi pelayanan dan administrasi di KPPU Kota Padang dari empat aspek yaitu tata kelembagaa, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan anggaran. Dan juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan apa implikasi dari reformasi birokrasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan data primer diperoleh dengan teknik wawancara mendalam terhadap informen yang terlibat langsung dalam proses reformasi yang sedang dilakukan. Dan untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid, peneliti juga melakukan cross check kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dengan teknik convinience sampling. Penelitian ini menemukan bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Padang sudah berupaya untuk melakukan proses reformasi birokrasi pelayanan perizinan dan administrasi. Salah satu hasil reformasi birokrasi dari aspek kelembagaan adalah perubahan status KPPU yang sebelumnya non struktural berubah menjadi terstruktur dan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Padang. Tetapi proses tersebut tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang lama karena adanya kendala banyaknya peraturan pembentukan organisasi unit pelayanan yang selalu berubah-ubah. Temuan lain adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan masih belum optimalnya teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan administrasi, serta masih minimnya anggaran untuk melakukan perubahan dalam perbaikan pelayanan juga menjadi kendala dalam proses reformasi birokrasi pelayanan perizinan yang sedang berlangsung. Walaupun demikian, diharapkan perubahan yang telah dilakukan akan mempunyai implikasi yang baik terhadap pola hubungan antar dinas/badan/bagian teknis terkait dan tercapai peningkatan pelayanan perizinan dan administrasi kepada masyarakat.

Nowadays, public services are increasingly becoming a strategic policy issue because of the broad implication that the level of quality public services has a on many aspects of life. For that reason, reform of the public service bureacracy has become an inevitable agenda. As an institution for service delivery to the public, the central office for general public services (KPPU) of Padang city is also engaged in the proces of reforming the public service bureacracy and administration. However, up till now the performance of KPPU has been considered modest. Therefor, this research focuses on the nature of the process of reform of the service and administration bureacracy of KPPU in Padang city based on 4 aspects; institutional organization, human resources, information technology, and buget. This research will also identify the constraints and implication with regard to these reforms. The research method used, is the qualitative descriptive method, by collecting secondary data in the form of documents, and primary data that were obtained by means of in-depth interviews with informants who are directly involved in the process of the ongoing reforms. In order to produce comprehensive and valid data, the researcher has also done a crosscheck with society by means of convenience sampling, for they are the users of services. The result of research found that basically, the government of Padang city has made efforts to reform the bureacracy in charge of permit and administration services. One of the results of these bureaucratic reforms, in terms of institutional status, has been the change of KPPU status from a non-structural to a structural institution along with changing its name into Office of Integrated Services for permits, Padang City. This process, however is not easy and needs some time due to many constraints faced in the form of the liability of many regulations that are needed for the creation of new service units organizations, to frequent changes. Another finding was the low quality and quantity of human resources and the minimum of information technology in providing permit and administration services. Also, a non-sufficient budget to improve the services is another constraint in the reforming process of the bureaucracy for permit services. Although this is the case, it is hoped that the achieved changes will have a positive implication in the interrelationship between departments, institutions and technical sections involved, to further improve the permit and aministration services for the people.

Kata Kunci : Pelayanan publik,Reformasi birokrasi,Pelayanan perizinan, public service, bureaucratic reforms, licensing service