Proses reorganisai perangkat daerah di Kota Singkawang

ASWAN, Zul, Dr. Agus Heruanto Hadna

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah setidaknya tergantung pada seberapa efektifnya organisasi perangkat daerah yang ada. Organisasi perangkat daerah akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan agar lebih baik dan efektif. Perubahan tersebut dilakukan melalui suatu proses reorganisasi. Proses tersebut dilakukan secara sistematis dan terus menerus sesuai dengan potensi daerah. Secara teoritis, proses reorganisasi terdiri dari tahap pengenalan masalah, diagnosa organisasi, pengembangan strategi perubahan dan intervensi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses reorganisasi perangkat daerah di Kota Singkawang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengungkapkan faktor-faktor yang menghambat proses reorganisasi yang dilakukan di Kota Singkawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menginterpretasikan dan menggambarkan dengan pemahaman intelektual tentang keadaan objek sesuai data dan informasi yang ditemukan dilapangan. Disimpulkan bahwa proses reorganisasi di Kota Singkawang dilakukan melalui tahapan Persiapan, tahap Perumusan Organisasi dan Pembahasan di DPRD Kota Singkawang. Dari proses roerganisasi yang telah dilakukan tumpang tindih kewenangan yang merupakan salah satu permasalahan organisasi perangkat daerah di Kota Singkawang kemungkinan besar akan terjadi kembali. Hal ini terjadi karena masih ada unit kerja yang memiliki kemiripan jenis urusan yang akan dilasanakan. Dalam proses reorganisasi perangkat daerah di Kota Singkawang terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut antara lain adalah lemahnya sumber daya manusia/aparatur, kepentingan dan iklim politik, waktu dan perundang-undangan, serta sistem organisasi. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam organisasi perangkat daerah diharapkan agar pembagian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi dibuat lebih jelas dan tegas. Selain itu, fungsi pengawsan dan koordinasi harus sering dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan tersebut. Penempatan personil yang tepat dan berkompeten perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan tugas-tugas organisasi perangkat daerah

Success or failure of of the Regional Autonomy implementation at least depend on how effective of organization of the regional peripheral. organization of regional peripheral always experiences change and development that be better effective and. The change is done by through a reorganization process. The process is done systematically and continuous as according to area potency. Theoretically, reorganization process consisted of recognition phase of problem, diagnosa organization, expansion of change strategy and intervention. Relates to the thing, this research aim to depict reorganization process of regional peripheral in Singkawang City is referring to Government Regulation number 41 the year 2007 about Reorganization of The Regional Peripheral. Besides, this research also tries lays open factors pursuing reorganization process done in Singkawang City. Method applied in this research is qualitative, that is interpreting and depicts with intellectual understanding about situation of object according to data and information found field. Concluded that reorganization process in Singkawang City doesn't pass recognition step of problem and diagnosa organization. Reorganization is done by direct at strategy development stage and intervention. As a result, authority overlap which is one of problems of organization of regional peripheral in Singkawang City very possibly there will be returning. In process of reorganization of regional peripheral in Singkawang City there are some constraints factors. The constraints factor is Human resource, importance and politics climate, time and regulation, and organization system. To avoid authority overlap in organization of regional peripheral is expected that fundamental division of duties and function of from each organization made to be assertive and clearer. Besides, function of controlling and coordination must often done to avoid the authority overlap. Location of correct personnel and having competence need to be done to can maximize organization duties of regional peripheral.

Kata Kunci : Reorganisasi,Perangkat daerah,Faktor penghambat, Reorganization, Regional Peripheral and Constraints Factors