Transformasi pelayanan berbasis e-goverment di Kabupaten Lima Puluh Kota

HENDRIX, Gusni, Prof. Dr. Agus Dwiyanto

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Hadirnya pemerintah intinya adalah untuk melayani masyarakat, seiring dengan makin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka upaya untuk melayani masyarakat tersebut dapat dipermudah dengan penggunaan teknologi informasi tersebut. Dengan keluarnya Inpres nomor 3 tahun 2003, maka pelayanan berbasis teknologi informasi yang lebih dikewnal dengan e-government tersebut menimbulkan harapan bahwa dengan menggunakan teknologi informasi pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus juga mampu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan pelayanan public. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah daerah otonom harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government, yaitu suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan atau potensi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan pelayanan berbasis teknologi informasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. Untuk menganalisa data dipergunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang memetakan segala unsur yang berhubungan dengan kesiapan Pemerintah kabupaten Lima Puluh kota dalam melaksanakan transformasi pelayanan berbasis e-government tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, pemahaman pengambil kebijakan tentang e-government sudah mulai ada tetapi hal tersebut belum terwujudkan ke dalam bentuk aturan atau Perda yang secara khusus mengatur pelaksanaan pelayanan berbasis teknologi informasi tersebut. Kedua, kapasitas dan alokasi aparatur yang mempunyai dasar pendidikan teknologi informasi yang masih sedikit. Ketiga, sumber dana untuk mulai melaksanakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi tersebut berasal dari APBD murni dan alokasi dana tersebut masih belum mencukupi hal ini terlihat dari kurang terawatnya infrastruktur teknologi informasi itu sendiri. Keempat, kondisi infrastruktur teknologi informasi yang cukup memadai dan hanya perlu pemanfaatan yang lebih optimal sehingga transformasi menuju e-government tersebut dapat lebih cepat terlaksana. Kelima, struktur dan fungsi organisasi yang mengelola teknologi informasi di kabupaten lima puluh kota sudah berada di bawah bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sehingga organisasi tersebut memungkinkan untuk berkoordinasi dengan instansi lain yang ada di pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota . Keenam, sudah adanya kurikulum teknologi informasi dalam bahan ajar di tingkat sekolah menengah, namun pengetahuan masyarakat secara umum masih rendah. Ketujuh, adanya anggapan e-government tersebut terlalu komputer sekali sehingga aparat birokrasi terkesan berlepas tangan. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah agar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan berbasis teknologi informasi, meningkatkan frekuensi pelatihan tentang teknologi informasi untuk aparatur pemerintahan, mengubah paradigm pelayanan yang selama ini berbelit-belit dan hanya memfungsikan komputer sebagai mesin tik,perencanaan dalam pengadaan infrastruktur teknologi informasi tersebut tidak hanya dilihat sebagai proyek jangka pendek saja tapi harus dilihat keberlanjutannya serta melaksanakan updating webside sesering mungkin.

Available in Fulltext

Kata Kunci : E,govermnent, Pelayanan publik, Kesiapan, public service, readiness.