Mewujudkan pemerintah yang bersih di Pemerintah Propinsi Sumatera Barat :: Kajian dua tahun kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi

SETIAWAN, Andre, Dr. Pratikno

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa yang merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, bukan saja dalam upaya pemberantasan saja, tetapi juga dalam upaya pencegahannya harus dilakukan secara luar biasa. Kepala daerah memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan pemerintah yang bersih. Terpilihnya Gamawan Fauzi sebagai Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada tahun 2005,telah membawa harapan baru bagi terwujudnya Pemerintah Sumatera Barat yang bersih. Harapan ini muncul seiring dengan makin dikenalnya beliau sebagai salah satu pimpinan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi selama menjadi Bupati Solok. Berdasarkan gambaran diatas, penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Gamawan Fauzi sebagai gubernur dalam mewujudkan pemerintah yang bersih di Pemerintah Propinsi Sumatera Barat selama dua tahun masa kepemimpinannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, memperlihatkan bahwa upaya Gubernur Gamawan Fauzi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dihadapkan pada berbagai persoalan korupsi. Kebijakan yang dikeluarkan berupa peningkatan akuntabilitas birokrasi, transparansi, dan penegakan hukum. Berdasarkan analisa terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, terlihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan belum optimal, namun penegakan hukum yang dilakukan telah memperlihatkan kuatnya komitmen pemerintah. Kendala-kendala utama yang dihadapi adalah belum kuatnya dukungan dari aparat birokrasi terhadap kebijakankebijakan gubernur, dan munculnya pengelompokan berdasarkan faktor primordial dan kepentingan dalam Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Penulis merekomendasikan agar gubernur membuat aturan yang tegas mengatur pemerintah yang bersih. Gubernur juga harus dapat memberdayakan aparat birokrasi dengan melibatkan mereka dalam merumuskan kebijakan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih.

Corruption crime has become an extraordinary crime which was one of the basic problems in the Indonesian bureucracy. Hence, not only on the removal efforts, but also in the prohibition efforts must be conducted with an extraordinary way. Government leader hold an important role in the efforts to establish a clean government. The election of Gamawan Fauzi as the Governor of West Sumatera on 2005, has bring a new hope to establish a clean West Sumatera Government. This hope occures because Gamawan be known as government leader who whas clean and anti-corruption. Based on that facts, writer like to know, how is Governor Gamawan Fauzi efforts to establish a clean government on West Sumatera Government during his two year leadership. This research use the decriptive method with the qualitative data analysis. These data was collected through interview, documentation, and observation. The results of this research shows that Gawaman efforts to establish a clean government facing many corruption issues. The policies which have been made is accountability enhancement, transparency, and maintaining the supremacy of law. Based on the analysis, those policies are not optimal yet, but, the supremacy of law maintenance has showed governmnet will to establish a clean government. The constrain which still facing are : lack support by the bureaucracy official and the grouping based primordial factors and interests in the West Sumatera Government. Writer recommend that, Governor must define a regulation in order to organize a clean government efforts. Also, the governor must empowering all of bureaucracy official by joining them in formulating the policies to establish a clean government.

Kata Kunci : Pemerintah yang bersih,Korupsi,Reformasi birokrasi,clean government, corruption, bureaucracy reform