Kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
ANGGORO, Yanuar Agung, Dr. Erwan Agus Purwanto
2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi PublikPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menanggulangi kemiskinan. Sementara itu kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dihadapi oleh Pemerintah, karena terdapat sebesar 36,146 juta jiwa atau 16,66 persen penduduk miskin dari seluruh penduduk. Dengan permasalahan tersebut Pemerintah telah menetapkan target untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi 8,2 % pada tahun 2009. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggunakan triple track strategy yakni pro growth, pro job dan pro poor. Upaya untuk mengurangi kemiskinan dilakukan secara khusus dengan pro poor strategy melalui revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan yang diharapkan dapat menurunkan daya serap tenaga kerja sektor pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. Triple track strategy sendiri sebenarnya merupakan turunan dari paradigma pertumbuhan berkualitas, sebuah wacana baru tentang pembangunan yang masih mempertahankan pentingnya pertumbuhan- namun kini dilengkapi dengan upaya-upaya langsung bagi pengentasan kemiskinan. Di samping revitalisasi pertanian, pemerintah juga menggunakan pendekatan pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi kemiskinan. Pada saat kebijakan penanggulangan kemiskinan berhadapan dengan realitas maupun kepentingan-kepentingan tertentu, terjadi berbagai macam penyesuaian yang menarik untuk mendapat perhatian. Kebijakan-kebijakan pragmatis yang didasarkan pada keputusan rasional, pada akhirnya memperlihatkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak didasarkan pada ideologi yang matang. Analisis atas kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan teks-teks kebijakan pemerintah diantaranya dokumen Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, Pidato Kenegaraan Presiden, serta beberapa dokumen lain.
The aim of this research is to explain the policy of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Government in reducing poverty. Meanwhile, poverty is the main issue faced by the Government due to the number of the poor that has reached 36.146 million or 16.66 %. This problem has made the Government determine the target to reduce the poverty rate to 8.2 % in 2009. To achieve the target, the Government uses triple track strategy: pro growth, pro job and pro poor. The efforts to reduce poverty are implemented, especially by pro poor strategy to revitalize agriculture and rural economy in order to decrease labour force absorption in agricultural sector, and to develop agricultural productivity. Triple track strategy is derivation of growth with equity paradigm, a new discourse which still defending growth as necessary condition - but with direct efforts to eradicate poverty. Besides revitalizing agriculture, the Government also uses basic rights approach to reduce poverty. However, when the policy of poverty reduction faces the reality and political interests, there have been adjustments. Pragmatic policies based on rational decisions, finally, show that the policy of poverty reduction in Indonesia is not based on definitive ideology. The analysis of the policy used the texts of government policies; there are Medium Term Development Plan, Government Work Plan, State Address, and other documents.
Kata Kunci : Kemiskinan,Pertanian,Hak,hak dasar,Pertumbuhan, Poverty, Agriculture, Basic Rights, Growth