Formulasi dan dinamika kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam isu perubahan benda cagar budaya :: Studi kasus IMBB YPPN Budya Wacana pada kompleks Klenteng Poncowinatan

SETIYONO, Arifin, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Kebijakan penerbitan IMBB Budya Wacana dalam kompleks klenteng Poncowinatan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta menimbulkan permasalahan. Beberapa pihak menilai bahwa hal ini telah merusak kompleks klenteng sebagai bangunan cagar budaya. Dalam perkembangannya, kasus ini meluas dengan melibatkan berbagai pihak. Hal ini mempengaruhi sikap Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga menimbulkan dinamika bersifat konflik dalam kebijakan IMBB tersebut. Penelitian ini berusaha menjelaskan proses formulasi dan dinamika kebijakan IMBB Budya Wacana termasuk berbagai hal berkaitan dengan terjadinya dinamika tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif secara kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen pemerintah, surat kabar, serta pemberitaan melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kebijakan IMBB ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor kepemilikan bangunan bernilai cagar budaya yang didominasi swasta berakibat pada tidak terdokumentasinya alih fungsi / kepemilikan bangunan serta lemahnya hak status cagar budaya bangunan tersebut. Hal ini terkait pula dengan mekanisme penetapan status bangunan bernilai cagar budaya yang tidak banyak diketahui masyarakat. Faktor hubungan kerja antar pihak pemerintah yang lemah dan tidak terintegrasinya nilai konservasi dalam ketentuan IMBB juga mempengaruhi dinamika ini. Selanjutnya adalah faktor lingkungan kebijakan berupa kultur politik yang paternalistik dan sentralistik, serta konflik tujuan kebijakan yang mengharuskan Pemerintah untuk mengambil kebijakan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah sistem kebijakan yang diwarnai oleh pergeseran perspektif. Penelitian ini merekomendasikan adanya pembenahan berkaitan dengan peran aktif pihak konservasi melalui pendataan secara menyeluruh dan sosialisasi mekanisme pendaftaran cagar budaya kepada masyarakat. Pembenahan mekanisme hubungan kerja antar pihak, dan pembenahan kultur politik pada lingkungan kebijakan dengan memberikan kepercayaan dan pemberdayaan potensi institusi daerah. Sementara pada tujuan kebijakan hendaknya mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelestarian dengan aspek ekonomis bangunan cagar budaya tersebut. Dalam faktor sistem kebijakan hendaknya perlu dipahami kebijakan sebagai suatu sistem yang selalu memiliki interrelasi dengan bidang lainnya, perlunya komitmen pada nilai konservasi yang diperjuangkan, serta penguatan peran pihak ketiga yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Kata Kunci : Formulasi kebijakan,Faktor dalam dinamika kebijakan,Cagar budaya