Implementasi penertiban rekening pemerintah pada Kementrian Negara-Lembaga

PERMADI, Andi, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Berdasarkan hasil audit BPK atas LKPP tahun 2004, 2005 dan 2006, ditemukan ribuan rekening pemerintah yang dianggap bermasalah atau yang lebih populer disebut rekening liar. Publik menganggap rekening bermasalah ini sebagai cerminan rendahnya tansparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, serta rawan penyimpangan. Atas dasar itulah Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penertiban rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, yang implementasinya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan proses implementasi kebijakan penertiban rekening pemerintah, mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai serta mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain penelitian bersifat kualitatif. Teori kebijakan menyatakan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang telah dipilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kebijakan, faktor organisasi implementor, faktor lingkungan dan faktor kelompok sasaran. Kuatnya legitimasi kebijakan serta sinkronisasi dengan kebijakan lainnya akan mendukung keberhasilan implementasinya, demikian pula dengan tingginya tingkat kapasitas/kapabilitas organisasi implementor. Di samping itu kondisi lingkungan, yaitu adanya dukungan publik secara luas terhadap kebijakan, juga dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. Hal lainnya yang dapat menjamin keberhasilan implementasi kebijakan adalah tingginya tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan Hasil penelitian menggambarkan proses penertiban rekening pemerintah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan, yaitu tahapan inventarisasi, tahapan evaluasi, tahapan penyelesaian penertiban rekening dan tahapan tindak lanjut terhadap penyelesaian penertiban rekening. Sampai dengan 30 Juni 2008, terdata jumlah seluruh rekening pada Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 34.712 rekening. Sejumlah 3.248 rekening (9,4 %) sudah dilakukan penutupan karena menyalahi ketentuan, 4.124 rekening (11,9 %) akan direkomendasikan untuk dibekukan oleh Menteri Keuangan, sementara 4.517 rekening (13 %) direkomendasikan untuk diinvestigasi lebih lanjut. Penelitian juga menunjukkan kebijakan penertiban rekening pemerintah memiliki legitimasi yang kuat, namun demikian belum kuatnya kebijakan pengelolaan PNBP, pengelolaan dana hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dan pengelolaan dana bantuan/hibah yang masih banyak yang dikelola di luar mekanisme APBN, merupakan faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan penertiban rekening. Adapun kapasitas/kapabilitas organisasi implementor yang sudah cukup kuat, diperolehnya dukungan publik secara luas terhadap kebijakan penertiban rekening, serta tingginya kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran kebijakan merupakan faktor-faktor yang mendukung berhasilnya implementasi kebijakan penertiban rekening pemerintah. Untuk itu Kebijakan Penertiban Rekening Pemerintah hendaknya diikuti dengan penguatan atas kebijakan pengelolaan PNBP, kebijakan pengelolaan dana hasil kerja sama dengan pihak ketiga, serta pengelolaan dana bantuan/hibah. Pengelolaan dana-dana tersebut harus berada dalam mekanisme APBN.

Audit reports of LKPP 2004, 2005 and 2006 by The Supreme Auditor (The Audit Board of the Republic of Indonesia – BPK) revealed the existence of thousands of unjustified government bank accounts (populary called ‘rekening liar’). The public considers that unjustified bank account reflects the lack of transparency and accountability of Public Financial Management, and indicating distrustful goals. Therefore the government launched the policy for rationalizing government bank accounts at the State Ministries/Agencies, which is implemented by the Ministry of Finance (Directorate General of Treasury). Referring the problems, this research aims are to describe the implementation process of government bank accounts arrangement, to see the results that have been reached, and to discuss the factors that might influence the implementation of government bank accounts arrangement. The research is descriptive one, with qualitative analysis design. The policy theory explains that the success of policy implementation that has been chosen is influenced by several factors, that are the policy factor, the implementer factor, the public supporting factor and the target groups factor. Strong policy legitimacy and sincronizing with others policy, and also high capacity/capability of the implementer will enforce the success of its implementations,. Besides that, getting public support widely, can also increase the success of implementation. The other thing that become a guarantee of success of policy implementation is the height of adherence of the target groups. The result of this research describes that the process of government bank accounts arrangements has been organized by several steps, which are collecting data, evaluating, settling account arrangements, and following up the settlement. By June 30, 2008, data collection shows the existence of 34.712 bank accounts at the whole of the State Ministries/Agencies. The number of 3.248 (9,4 %) bank accounts have been closed because of violating the rule, 4.124 bank accounts (11,9 %) will be recommended to be frozen by the Ministry of Finance, when 4.517 (13 %) bank accounts will be recommended to be investigated/audited. The results of this research also shows that the policy of government bank account arrangement has strong ligitimacy, but the weak policy PNBP management, the management of profit sharing from cooperate/partnership activity with the third party, and the management of grants/loan funds that cause many of revenue are managed off budget, became the factor that threat the success of the policy of bank account arrangement. On the contrary, the implementer capacity/capability that has been strong enough, the public support that has been got, and the height of responsiveness and adherence of the target groups become the supporting factors the success of government bank account arrangement policy. Concerning that, the policy of government bank accounts arrangement must be followed by strengthening the policy of PNBP management, profit sharing management, and grants/loan funds management. The managements of all public/state funds must be in the APBN mechanism.

Kata Kunci : Rekening pemerintah,Pengelolaan keuangan Negara