Analisis implikasi kebijakan pemerintah terhadap bentuk pengendalian organisasi :: Kasus perubahan UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 11 dan Pasal 13 terhadap Participating Inserst PT XYZ

KARTIKASARI, Riena Dwi, Dr. Ertambang Nahartyo, M.Sc

2008 | Tesis | S2 Magister Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implikasi kebijakan pemerintah tentang perubahan Perundang-undangan Migas No. 8 Tahun 1971 menjadi No.22 Tahun 2001 pada pasal 11 dan pasal 13 (beserta peraturan pendukung lainnya) terhadap bentuk pengendalian PT. XYZ. Strategi pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dan studi literatur dengan mengunakan analisis data deskriptif kualiatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Berdasarkan perubahan perundangan Migas tersebut PT. XYZ harus memikirkan untuk membentuk anak perusahaan baru terhadap 21 wilayah kerja dalam participating interest ini. PT. XYZ menghadapi dua pilihan mutlak dalam bentuk organisasi dan kendali yang baru, yakni; Anak perusahaan langsung di bawah PT. XYZ di bawah kendali Direktorat hulu PT. XYZ dan membentuk dan menunjuk anak perusahaan inti yang akan membawahi keduapuluh satu anak perusahaan (wilayah kerja) yang berstatus paper company. Konsekuensi yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah dengan melakukan strategi federalisasi, pada penulisan karya akhir ini adalah konsep PI pada sektor hulu yang menerapkan strategi ini. PT. XYZ dapat fokus melakukan kegiatan usahanya melalui perpanjangan tangannya yakni anak-anak perusahaan yang dibentuknya. Holding hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan makro dan pemegang kontrol secara agregat, anakanak perusahaan bersifat independen yang terbatas .

This research is performed in order to analyze implication of government’s policy about the cha nging of oil and gases’ act No. 8 of 1971 to No. 22 of 2001 on article 11 and article 13 (including other supporting rules) to PT XYZ’s controlling form. Data is collected by interview and literary study methods using qualitative descriptive data analysis. The result of this study is that based of those changing in acts, PT XYZ must consider to form a new subsidiary company for 21 working areas in this participating interest. PT. XYZ is facing two absolute options on the new form of organization and controlling, i.e., direct subsidiary company under PT XYZ under control of PT XYZ’s upstream directory, and to form and pointed a main corporate that will control the 21 subsidiary company (working area) with status as a paper company. As the consequences, PT XYZ is performing federalization strategy, on this paper is the PI concept on upstream sector that employ this strategy. PT XYZ is able to perform its working activities through its subsidiary company. Holding is only used as a macro policy maker and controlling aggregate, those subsidiaries are having limited independency.

Kata Kunci : Analisis kebijakan pemerintah terhadap bentuk organisasi pengadilan