Pengembangan wilayah pesisir :: Studi kebijakan pengembangan rumput laut dan penangkapan ikan di Kota Bau-Bau

RAHMAWATI, Prof. Dr. Muhadjir Darwin

2008 | Tesis | S2 Magister Ilmu Studi Administrasi Negara

Kota Bau-Bau memiliki potensi dan hasil perikanan yang beraneka ragam terdapat 6.040,565 ton per tahun 2007, ditambah lokasi geografis yang strategis, yang merupakan daerah transit antara wilayah Indonesia Timur dan Barat, yang merupakan pintu gerbang perekonomian hasil laut terbesar di Indonesia. Namun kenyataan kondisi demikian belum mendukung pertumbuhan pendapatan masyarakat nelayan secara khusus dan Kota Bau-Bau secara umum, bahkan cenderung 3 tahun terakhir mengalami stagnan bahkan penurunan hasil laut. Keadaan demikian, menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat nelayan rumput laut antara 500.000,- sampai 1.000.000,- per panennya untuk nelayan ikan tangkap sebesar 15.000,- sampai 30.000,- per hari dan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor perikanan. Catatan perkembangan PAD sub sektor Perikanan antara tahun 2006/2007 - 22,4% dan -7,5% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (tidak mencapai target). Begitupun kotribusinya terhadap PAD total dari target 2004 adalah 600.000.000,- yang terealisasi sebesar 281.770.502,- (1.873%), dan tahun 2005 adalah 650.000.000,- yang terealisasi sebesar 369.722.296,- (31,2%) juga tidak mencapai target dari tahun ke tahun. Penyebab terjadinya penurunan jumlah pendapatan masyarakat dan daerah yang mempengaruhi terhadap penurunan jumlah pendapatan tersebut teridentifikasi yaitu ; (1) Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap aspek pengelolaan (rumput laut & ikan tangkap), (2) Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kelautan, (3) Belum memadainya fasilitas pendukung dan penanganan pascapanen. Berdasarkan permasalahan tersebut, melalui kajian dan pengamatan terdapat 3 alternatif kebijakan yang dinilai dapat membantu memecahkan masalah, yaitu: (1) Alternatif kebijakan peningkatan pembinaan pemerintah terhadap aspek pengelolaan (rumput laut & ikan tangkap) tahun 2008 - 20017, (2) Alternatif kebijakan peningkatan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kelautan tahun 2008 - 20017, (3) Alternatif kebijakan peningkatan fasilitas pendukung dan penanganan pascapanen 2008 – 20017. Setelah dianalisis melalui metode kebijakan publik (Bardach’s Typologi, Dampak positif dan prasyarat serta pertimbangan lainnya. Kebijakan yang harus segera diterapkan (rangking pertama) agar dapat mengakselerasi komoditas yang bernilai ekspor sekaligus pendapatan dari sub sektor ini dapat menjadi andalan pendapatan masyarakat dan daerah, yaitu kebijakan meningkatkan fasilitas dan menjamin penanganan pascapanen diikuti kegiatan lain yang strategis seperti alternatif kebijakan urutan ke 1, 2 dan 3. Pembentukan Lembaga Ekonomi Nelayan, dan kemitraan dengan perusahaan besar yang bergerak di industri perikanan serta perkuat SDM yang profesional melalui diklat, pemberian ijin belajar, tugas belajar dalam rangka pelayanan perikanan yang baik.

Bau-Bau City has potency and various fishery yields in which there was 6,040,565 ton in 2007. In addition, its strategic geographical location, the transit district between East and West Indonesia area, the economy gate for the biggest sea yield in Indonesia. But such condition have not specifically support the growth of fisherman community income and generally Bau-Bau City, even at three year later have stagnation and decreased on the sea yield. Such condition have caused the decrease of seaweed fisherman community income between 500,000,- to 1,000,000,- each harvest, for the catch fish fisherman about 15,000,- to 30,000 each days and for the District Original Income (PAD) from sub sector fishery. The PAD development record of sub sectors fishery between 2006/2007 shows -22.4% and -7.5%, have decreased from the former years (not reach the target). Similarly its contribution toward total PAD from target 2005 about 600,000,000,- and being realized about 281, 770,502,- (1.873%) and in 2005 about 650,000,000,- and being realized about 369,722,296,- (31,2%) was not reach the target from year to year. The cause of decrease on total community income and identified district that influence the decrease of total income were: (1) The lack of government building to management aspect (seaweed and catch fish), (2) The lack of professional human resources on the maritime field, (3) Unavailability the supporting facility and post harvest management. Based on the problems, through study and observation there are three (3) alternative policies that may help to solve the problems, namely: (1) The policy alternative on government building improvement toward management aspect (seaweed and catch fish) in 2008 – 2017. (2) The policy alternative on a professional human resources improvement in the maritime field in 2008 – 2017, (3) The policy alternative on supporting facility improvement and post harvest management in 2008 – 2017. After analyzed through public policy method, Bardach’s Typology, positive impact and another prerequisite and consideration. The policy have to apply immediately (first rank) to accelerate the export valued commodity as well as the income from this sub sector can be mainstay for district and community income, that is the policy on improving facility and assure post harvest management followed by another strategically activity such as the policy alternative of order from 1, 2 and 3. The establishment of Fisherman Economy Institution, and partnership with the big company that drive in the fishery industry and strengthening a professional human resources through training and education, giving permit to study, studying task for preparing good fishery services.

Kata Kunci : Kebijakan pengembamgan rumput laut,Penangkapan ikan,Peningkatan pendapatan masyarakat,Management Policy, seaweed and catch fish