Laporkan Masalah

Kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) dalam pembangunan rumah pengungsi korban gempa dan tsunami di Banda Aceh

ZULKARNAINI, Dr. Samodra Wibawa

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tangal 26 Desember 2004, telah meluluh lantakkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tidak kurang 126.602 korban meninggal dunia, hilang sebanyak 93.638. Bencana ini juga telah menyebabkan 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres No. 30 Tahun 2005 menetapkan pembentukan Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Badan ini dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD pasca bencana. Namun hampir tiga tahun berlalu kinerja pembangunan rumah pengungsi terkesan sangat lamban.Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja BRR dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pembangunan rumah para pengungsi korban gempa dan tsunami Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer langsung dikumpulkan dari lapangan, dengan pengamatan, dan wawancara mendalam Sementara data sekunder dikumpulkan dari laporanlaporan dari berbagai surat kabar, majalah serta pemberitaan dari situs internet Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BRR dalam pelaksanaan pembangunan rumah korban gempa dan tsunami serta memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat dinilai sangat lamban; koordinasi antar derpartemen tidak berjalan dengan baik; bentuk pertanggungjawaban BRR terhadap pemerintah dilaksanakan dengan membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada pemerintah setahun sekali, kemudian pemerintah menyampaikan laporan itu kepada DPR. Produktivitas BRR dinilai sangat kurang, terbukti BRR tidak mampu menyerap dan mengelola anggaran yang telah disediakan. Sementara itu berdasarkan penelitian Arup, 80 persen kualitas bangunan perumahan BRR tidak memenuhi kualitas standar bangunan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang menjadi kendala BRR dalam melaksanakan percepatan pembangunan perumahan antara lain: Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak berat dan terputus; penyediaan lahan dan material pembangunan, tidak adanya akses pada lokasi yang terpencil, birokrasi anggaran yang rumit dan daya serap serta pengelolaan anggaran yang kurang maksimal, miskomunikasi akibat ketidakterbukaan BRR dan tidak masksimalnya fungsi media center dalam BRR, tumpang tindihnya program akibat struktur organisasi yang terlalu gemuk dan koordinasi internal BRR yang tidak baik, serta tidak terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antara BRR dan Pemprov NAD. Penelitian ini merekomendasikan agar BRR merespon secara realistis semua kritik dan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah serta mencari solusi terhadap semua persoalan di lapangan, segera merampingkan struktur organisasi BRR, memperbaiki dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah serta perlu lebih mengoptimalkan koordinasi internal BRR.

The tsunami and earthquake's disaster which occured at 26 December 2004, have crushed Nangroe Aceh Darussalam Province. At least 126.602 victims were death and lost about 93.638 peoples. The disaster destructed 500.000 residences. The Indonesian Republic Government by Presidential Decree No. 30, 2005 established the Reconstruction and Rehabilitation Body (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi [BRR]) at Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Province. The body was built for acceleration of post disaster rehabilitation and reconstruction process in the NAD area. But almost three years, the performance to build the refugee's houses were latest. Therefore, it is necessary to observe the BRR's performance and identify the factors hampering construction of the tsunami and earthquake victims refugee's house The researh uses a descriptive method with qualitative approach. Data used were primary and secondary data. The primary data was collected directly from the field through observation, and indepth interview While secondary data was collected from various news paper, megazine and website report. The result shows that BRR's performance in organizing the tsunami and earthquake victims house construction and fulfilling community demands was latest; coordination among department not running well; BRR's accountability to goverment was implemented by preparing monthly report which presented to goverment once a year, afterward the goverment presented the report to DPR. The BRR's productivity were lack. It is evidenced that BRR unable to absorb and manage the prepared budget. Whereas, based on the Arup research, 80 percent of BRR housing quality do not fulfill the designed construction standard quality. The factors hampered to BRR's Kinerja in organizing acceleration of house construction were: The amount of severed and damaged roads/streets and bridges; preparing the land and construction material, there was no access for isolated location, long-winded budget bureaucracy and absorption capacity and too minimal budget management, miscommunication which caused by BRR unopenness and the weakness of BRR media center function, program overlapping from too fat organization structure, unhealth BRR internal coordination, and there was not health coordination relationship between BRR and Pemprov NAD. This research recommended that BRR to realistically responds the community and district government critics and inputs and giving solution to all problems on the field, slendering the BRR organization structure immediately, improving and increasing cooperation relationship with the district government and needs more optimize the BRR internal coordination.

Kata Kunci : Bencana gempa bumi dan tsunami,Kinerja badan rehabilitas dan rekonstruksi (BRR),Factors yang mempengaruhi kinerja BRR,The earthquake and tsunami's disaster,Rehabilitation and Reconstructuon Body (BRR) Performance,Factors influenced the BRR performance


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.