Mekanisme implementasi subsidi benih ikan budidaya di Kabupaten Gunungkidul

SUMARTINI, Theresia, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2008 | Tesis | S2 Megister Administrasi Publik

Penelitian mengenai Mekanisme Subsidi Benih Ikan Budidaya di Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk mendapatkan gambaran permasalahan dalam mekanisme pelaksanaan penyaluran dan mengetahui faktor-faktor penyebabnya sehingga mampu menawarkan alternatif agar mekanisme penyaluran subsidi menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian dilakukan melalui tahapan analisis permasalahan yang kemudian dicari solusinya dari berbagai pendapat para ahli yang berupa teori dan konsep, serta dari berbagai segmen informan yang terlibat langsung dalam kegiatan subsidi. Pada tataran praktis hasil penelitian diharapkan menjadi input bagi pengambil kebijakan bidang perikanan budidaya, dan pada tataran teoritis dapat menambah pengetahuan mengenai mekanisme subsidi pada era otonomi daerah. Subsidi benih ikan budidaya merupakan salah satu bentuk intervensi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan penyediaan benih berkualitas dengan harga terjangkau agar pembudidaya dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Di Kabupaten Gunungkidul subsidi benih ikan dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dan 2007 dengan mekanisme yang berbeda. Pada tahun 2006, subsidi sebesar Rp.75,- per ekor disalurkan melalui penyedia benih yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu UPTD Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan Kabupaten Sleman. Pada tahun 2007 subsidi dengan nama Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BHSBI) sebesar Rp.50,- per ekor disalurkan langsung melalui rekening Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), dan sebagai penyedia benih ditunjuk Unit Perbenihan Rakyat di daerah. Pelaksanaan Subsidi Benih Ikan Budidaya di Kabupaten Gunungkidul dianggap masih kurang efektif dan kurang efisien, yang dapat ditunjukkan dengan rata-rata kematian benih hasil subsidi antara 10-95% pada tahun 2006, pada tahun 2007 Pokdakan tidak murni menggunakan subsidi untuk pembelian benih. Faktor-faktor yang menyebabkan subsidi inefisiensi dan inefektivitas antara lain : 1) Keterlambatan pencairan anggaran, yang seharusnya berakhir pada bulan Desember tahun anggaran kegiatan tetapi cair pada bulan Maret tahun berikutnya sehingga berakibat pada kesulitan kegiatan pengadministrasian dan ketidaktepatan waktu tebar benih; 2) Kurangnya persiapan pelaksanaan penyaluran subsidi yang meliputi kurangnya sosialisasi, kurangnya persiapan administrasi, kurangnya persiapan ketersediaan benih ikan, dan kurangnya persiapan pemeliharaan oleh pembudidaya ikan; 3) Tidak melibatkan potensi daerah, sehingga tidak dapat memberdayakan kemampuan Balai Benih Ikan dan Unit Perbenihan Rakyat yang ada di daerah; 4) Keterbatasan pendampingan dan pembinaan terutama secara teknis perikanan budidaya oleh pemerintah terhadap pembudidaya benih dan ikan sehingga selaku penerima subsidi tidak optimal dalam mengelola subsidi tersebut; dan 5) Ketidaktepatan prioritas kebijakan subsidi karena mekanisme perencanaan tidak bersifat bottom up, sehingga pemerintah pusat tidak mengetahui bahwa masyarakat lebih membutuhkan subsidi pakan dibandingkan benih ikan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran subsidi benih ikan penulis menawarkan alternatif mekanisme penyaluran subsidi yang bersifat bottom up. Dalam mekanisme tersebut pemerintah daerah lebih banyak dilibatkan dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, sehingga kapasitas penyedia benih (BBI/UPR) dan konsumen benih (Pokdakan) dapat lebih optimal. Adanya keterlibatan pemerintah daerah juga diharapkan pendampingan dan pembinaan teknis dapat dilaksanakan lebih intensif sehingga subsidi benar-benar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas.

The research about Mechanism of Cultivated Fishseeds Subsidy in Gunungkidul regency aimed to give a picture about the problems in distribution mechanism realization and to reveal the causal factors in such a way, that produces the alternative solution offer for more effective and efficient distribution mechanism. The research has been done through several problem examination steps which then the solution will be searched from the expert opinions either in theoretical or conceptual form, also from several informant segment by whom engaged in the subsidy activity. In practical level, the result will be hoped as inputs for decision maker in fishery cultivation field, and in the theoretical level will become knowledge contributor in subsidy mechanism on region autonomy. Cultivated Fishseeds Subsidy has become one of intervention tool for central government’s which done through Direktorat enderal Perikanan Budidaya in purpose to increase affordable qualified seed supply so that the cultivator could increase their productivity. In Gunungkidul regency, the subsidy has been done in the year 2006 and 2007 in a different mechanism. In 2006, the subsidy is Rp 75,- per seed which distributed through seeds provider that pointed by the Technical Operational Unit i.e. ‘UPTD Pengembangan Budidaya and Pemasaran Perikanan in Sleman Regency. In 2007 a subsidy called ‘Bantuan Selisih Harga Benih Ikan’ (BSHBI) which is Rp 50,- per seed is distributed directly through Fish Cultivator Groups (Pokdakan) accounts and ‘Unit Perbenihan Rakyat’ is pointed to be seeds provider. The implementation of the cultivation fishseeds subsidy in Gunungkidul Regency is considered neither efficient nor effective. This can be showed from the average of fishseeds death rate from subsidy fall between 10-95% in 2006 and in 2007, ‘Pokdakan’ did not use all subsidy they received to buy the fishseeds. There are many factors which cause the subsidized become inefficiently and ineffectively i.e. 1) Delay in budget realization. The budget realization should end in December at the same year of the implementation act and not in March at the following year. As a result the delays cause many problems for the administration and seeds dispersion mistiming 2) During the preparation process there are many lack of socialization in terms of subsidy distribution implementation, administration, fishseeds availability, and maintenance process by the cultivator 3) Disregard the capability of local potencies such as ‘Balai Benih Ikan’ and ‘Unit Perbenihan Rakyat’ 4) Limitation of technical assistance and development of fish cultivation from the government to the fish and fish seeds cultivator cause they cannot manage the subsidy in an optimal fashion. 5) Poor Subsidy Policy Priority. As the mechanisme of planning is not a bottom-up, the central government do not know that the society needs more fishfood subsidy rather than fishseeds subsidy. In order to increase the efficiency and effectiveness of fishseeds subsidy distribution, the author offers a bottom-up mechanism of subsidy distribution. In that mechanism, the local government is being more involved from planning to monitoring and evaluation process, so that the capacity of fishseeds provider (BBI/UPR) and seeds consumer (Pokdakan) can be more optimal. With the involvement of the local government, it is expected that technical assistance and development can be done more intensive with the result that the subsidy will really increase production and productivity.

Kata Kunci : Subsidi benih ikan , Efektif dan efisien, Bottom Up