Dinamika pelaksanaan e-goverment di Kabupaten Kebumen

AGUSTINA, Nila, Dr. Erwan Agus Purwanto

2008 | Tesis | S2 Magister Adminstrasi Publik

Pelaksanaan e-government di Kabupaten Kebumen merupakan salah satu bentuk tindakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Bentuk layanan dan fasilitas egovernment diharapkan mampu memperlancar kegiatan administrasi pemerintahan maupun membuka akses informasi dan komunikasi bagi publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dinamika pelaksanaan e-government di Kabupaten Kebumen meliputi interaksi seluruh aktor yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, meliputi peran, kepentingan serta implikasi dari perbedaan kepentingan masing-masing aktor tersebut Dari hasil analisis penelitian ini memperlihatkan pelaksanaan e-government di Kabupaten Kebumen mengalami kendala karena keterbatasan kapasitas (capacity) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Keterbatasan kapasitas tersebut menjadi alasan terhambatnya layanan dan terbatasnya fasilitas e-government bagi publik. Sebuah inovasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen mensiasati keterbatasan anggaran e-governmant terkait peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang teknologi informasi. Dengan membuka satu akses komunikasi berbasis teknologi informasi dalam bentuk komunitas cyber (e-kebumen community), secara perlahan kran diskusi terbuka antara pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk bersama-sama melakukan penetrasi teknologi informasi bagi masyarakat Kebumen terutama kalangan sekolah dan pendidikan. Langkah berani tersebut membuahkan hasil memuaskan yaitu:1) kegiatan komunitas cyber Kebumen (e-kebumen community) berhasil menjadi finalis sebuah ajang kompetisi internasional (Stockholm Challenge 2006);2) berbagai kegiatan dilakukan melalui seminar, pameran, dan workshop teknologi informasi mampu mendorong Pemerintah Kabupaten Kebumen menganggarkan kegiatan e-learning content yaitu program pemanfaatan materi ajar berbasis teknologi informasi bagi sekolah menengah. Perbedaan kepentingan antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan e-government mengakibatkan tertundanya penyelenggaraan program e-learning content. Program yang seharusnya diimplementasikan bagi kepentingan dunia pendidikan terutama sekolah menengah di Kabupaten Kebumen akhirnya gagal pada proses lelang tahun 2007. Kontribusi “sukarela” oleh swasta tidak mampu menebus kegagalan tersebut. Untuk perbaikan pelaksanaan e-government di masa datang, perlunya pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan utama masyarakat. Kepentingan negatif masing-masing aktor yang berakibat pada gagalnya suatu program, maka dibutuhkan sosialisasi pada pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mensinergikan kepentingan masing-masing menjadi kepentingan bersama. Dibutuhkan juga komitmen pemerintah untuk mengembalikan nilainilai yang ingin dicapai dengan pelaksanaan e-government yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).

The implementation of e-government in Kebumen Regency is one of Kebumen Local Government’s policy in order to establish good governance. E-government services and facilities is expected to improve the local government services and to provide to people the access to information. The main purpose of this research is to examine the dynamic of e-government implementation in Kebumen regency which includes interactions between stakeholders i.e. local government, private sectors and public/citizens. Our analysis showed that the implementation of e-government in Kebumen regency is facing obstacles which caused by the limited capacity of local government. The limited capacity is become the reason of the lag of services and also the limited services and facilities can be provided to public. In order to deal with such problems, local government has implemented a kind of innovation. The innovation which is a mean of enhancing the public s knowledge and capability in information technology , was conducted by opening one communication access based on information technology. Slowly but sure, the communication between local government and it s public has been improved. The policy result in :1) E-kebumen community has become a finalist in Stockholm Challange 2006;2) encouraging the Kebumen local government to provide e-learning content to high school students. Unfortunately, some conflict of interests between stakeholders , has caused a delay on the implementation of e-learning content program in 2007. In this case, the contribution of private sector as a compensation of the delay of the program still can not fulfill the need of information technology in Kebumen Regency. For the improvement of e-government in the future, we believe that the local government should give the public the opportunity to participate. In order to deal with the conflict of interest of stakeholders, there should be socialization to both government and it s public. The socialization is expected to create synergy between them. Furthermore, the commitment of local government to implement good governance is become a crucial point

Kata Kunci : Good governance,E,goverment,Perbedaan kepentingan,Good Governance, E- Government, Conflict of Interest