Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indragiri Hulu

MUHENDRA, Dr. M. Baiquni

2008 | Tesis | S2 Magister Adminstrasi Publik

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Riau yang masih menunjukkan fenomena ketertinggalan dari daerah lain, roda pembangunan berjalan lambat dari daerah lain dan gerak masyarakat untuk lepas dari kemiskinan begitu tidak ada respon atau antisipasi masyarakat termasuk aparatur pemerintahnya. Tegasnya tingkat perkembangan yang telah dicapai Kabupaten Indragiri Hulu belum semaju daerah-daerah lain. Namun demikian Pemda Indragiri Hulu telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Gerbangsari dengan membangun desa melalui pembinaan dengan melihat potensi SDA dan SDM. Jadi pengentasan kemiskinan berupa Program Gerbangsari walau bagaimanapun untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahtraan masyarakat pedesaan sehingga Kabupaten Indragir Hulu tidak lagi dikatakan sebagai daerah paling miskin di Riau. Berdasarkan hal tersebutlah, maka Pemerintah Daerah menggambil kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan melihat kerarifan lokal dan adat istiadat yang ada. Hal ini termuat dalam lembaran Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) termasuk didalamnya Program Gerbansari dengan mempedomani dari Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan (RIPP) sehingga dengan begitu pengentasan kemiskinan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat pedesaan. Dalam tulisan ini peniliti akan menganalisis implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu melalui Program Gerbangsari yang memiliki tujuh program dari kebijakan tersebut yaitu : 1.Pembinaan masyarakat sadar pembangunan ekonomi desa (Bakti Desa), 2.Pembinaan masyarakat dalam hal produktivitas kebun desa (PAD Desa), 3.Pembinaan ketrampilan ibu-ibu desa dalam organisasi PKK (Iptek Desa), 4.Pembinaan aparatur pemerintahan desa (Abdi Desa), 5.Pembinaan masyarakat tentang pelestarian lingkungan pedesaan (Desa Bersih), 6.Pembinaan pengalokasian anggaran dana desa (ADD Desa) dan 7.Pembinaan pelaksanaan dana usaha ekonomi kerakyatan desa (UEK-D). Dalam menganalisis penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Banyaknya jumlah desa yang masih terisolasi dengan sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan tanah dan jemabatan yang tidak memadai dan tidak permanen, rendahnya produktivitas SDM masyarakat yang terdapat dipedesaan, terbatasnya sumber dana untuk Program Gerbangsari dan masih banyaknya jumlah desa yang miskin dengan tingkat pendapatan dan kesejahtraan masyarakat pedesaan yang sangat rendah. Dalam hal ini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indragiri Hulu melalui Program Gerbangsari adalah kerateristik masalah, struktur manajemen program, faktor-faktor diluar peraturan dan komitmen bersama.

Indragiri Hulu is one of regency in Riau Province, which still referred to another district backward phenomenon, the wheel of development running late from another district and there was no respond or anticipation toward community movement to release from poverty including its government. In other world, the expansion level that has been achieved by Indragiri Hulu Regency has not as progressed at another district. But District Government of Indragiri Hulu has carried out various initiatives to raise the poverty through Gerbangsari Program to construct the village through building with looking at the natural resources and human resources potency. Thus raising poverty with Gerbangsari program was to increase the village development and community welfare so that Indragiri Hulu not said more as the most poverty district in Riau Based on the fact, District Government makes policy to raise the poverty in Indragiri Hulu Regency with looking at the local wisdom and existing tradition. It is contained at the Regent regulation sheet No. 26, 2005 about District Middle-Range Development Plan (RPJMD) including Gerbangsari Program by making directive from Master Plan of Raising Poverty (RIPP) so that the raising poverty can achieve the purpose and goal that appropriate with the village community demand and dynamics In this writing the researcher will analyze the policy implementation of raising poverty in Indragiri Hulu Regency through Gerbangsari Program that has seventh programs from the policy: (1) Building the village economic developmentaware community (Village Devotion), (2) Building community in case of the village plantation productivity, (Village PAD) (3) Building the Village Women Skill in PKK organization,(Village Iptek) (4) Building the Village Government Apparatuses (Clean Servant), (5) Building the community of the Village Environment Conservation (Clean Village), (6) Building the Village Fund Budget Allocation, and (7) Building the business fund implementation of village populace economics (UEK-D). In making analysis the writer uses descriptive method with qualitative approach. While the problems encountered was there are many isolated villages by reaching inappropriate bridge/road, the lower productivity of village community human resources, the limitedness fund source for Gerbangsari Program and the lower income level and the village community welfare. The factors influenced policy of rising poverty in Indragiri Hulu through Gerbangsari Program was problem characteristic, program management structure, factors outside regulation and collective commitment.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengentasan kemiskinan.