Implikasi restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 :: Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Kudus
SETIYANTI, Novita, Prof. Dr. Warsito Utomo
2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi PublikRestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah adalah suatu keharusan dalam upaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan, karena pemerintah yang baik dan berhasil apabila dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Sebagai suatu sistem, restrukturisasi organisasi yang dilakukan membawa implikasi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implikasi restrukturisasi organisasi perangkat daerah terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi yaitu aparatur, keuangan dan ketersediaan aset. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, data primer maupun data sekunder yang terdapat di Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian Umum, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kudus, Badan Kepegawaian Daerah dan Bappeda Kabupaten Kudus. Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa restrukturisasi menghasilkan struktur organisasi baru yang lebih kompleks, formal dan mengakomodasi desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah. Tetapi struktur baru tersebut tidak efektif dan efisien karena produktifitas yang tinggi tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat serta tidak dapat meminimalisir pemborosan. Struktur baru lebih inovatif karena terbentuk Kantor PMPPT yang berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur baru tersebut menambah jumlah OPD dan jabatan struktural, implikasinya terhadap pemberdayaan Aparatur berkaitan dengan pengisian jabatan struktural, terhadap kemampuan keuangan berkaitan dengan peningkatan belanja organisasi, terhadap ketersediaan aset adalah penataan ulang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah dalam rangka menciptakan organisasi yang efektif, efisien dan inovatif, mempertimbangkan keberadaan asisten dan Kantor Pengelolaan Pasar. Memberikan tunjangan tambahan berdasarkan beban kerja dan resiko kerja kepada tim pengelola keuangan dan aset berkaitan dengan tugasnya dan memberi sanksi jika tugas tidak dilaksanakan dengan baik. Melaksanakan “fit and proper test†dalam pengisian jabatan struktural karena adanya restrukturisasi, untuk pemberdayaan aparatur yang obyektif. Melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta analisis kebutuhan sarana prasarana untuk menjamin ketepatan pengalokasian personil dan peralatan dalam rangka restrukturisasi.
Restructurization of Regional Apparatus Organization is a must in order to do quality improvement. A government is considered good and successful if it is able to adapt with the changing progress. As a system, the undergone organization restructurization will give implication to the resources of the organization itself. The aim of this research is studying deeper about the implication of apparatus-organizational restructurization towards the resources in an organization, namely workers, finance, and assets. This research uses qualitative-descriptive method, means that it analyzes both primary and secondary data available at the Employee and Organization Department, the General Affairs Department, the Financial Department of Regional Secretary of Kudus, the Regional Employee Agency and the Regional Development Planning Board of Kudus, as well as result from interviews. The Results shows that the overall performance of organizational restructurization of the Regional Apparatus of Kudus make structure more complex, formal and accommodate the decentralization from top to region. But, this new structure is not effective and efficient because of high productivity which is not people interest oriented and can not thrift. New structure is more innovative because PMPPT office is formed that eager to increase service to society. This new structure increase the number of OPD and structural position, its implication to apparatus empowerment related with structural position fulfillment, to financial ability related to the increasing of organization expence, to asset availability is reorganize based on the standardization of working facilities. In order to build an effective, efficient and innovative structure, this research recommends : firstly, the existing Market Management and Assistance must be considered. Secondly, additional allowances should be given to the employees as reward for their responsibility in accordance with workloads and risks as well as penalties for their failure in accomplishment of their jobs. Thirdly, fit and proper test is a must for fulfilling the structural position. And the last is conducting job analysis, workload analysis to ensure allocation accurateness during restructurization.
Kata Kunci : Restrukturisasi organisasi perangkat daerah,Produktifitas,Pelayanan,Penghematan,Restructurization Regional Apparatus Organization,complexity,decentralization,formalization,effective,efficient,innovative,thriftiness,Apparatus Empowerment,Financial Ability,