Implementasi kebijakan pengangkatan honorer menjadi CPNS dan penempatannya di Pemda Kabupaten Kebumen

LESTARI, Puji, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS merupakan salah satu bentuk program pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer. Prioritas pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS,adalah tenaga honorer yang bertugas sebagai guru, petugas kesehatan, penyuluh, tenaga tekhnis lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah. Diharapkan program ini dapat mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS serta perbedaan persepsi atau pemahaman para aktor pelaku kebijakan di sektor birokrasi dan kelompok sasaran (target group) dalam memahami ketentuan kebijakan Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci dan dilengkapi analisa kualitatif terhadap data sekunder dengan mengumpulkan dan mempelajari segala dokumen yang ada. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian Dari hasil analisis penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengangkatan honorer menjadi CPNS di Kabupaten Kebumen mengalami adanya perbedaan persepsi atau pemahaman dalam memahami ketentuan PP 48 Tahun 2005. Perbedaan persepsi dan pemahaman tersebut selain karena peraturan Pemerintah ini tidak jelas dan tidak tegas dalam mengatur ketentuannya sehingga dimungkinkan di setiap daerah berbeda pelaksanaannya dan perubahan aturan tatkala program sudah berjalan. Pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di Kabupaten Kebumen sudah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Namun hasil perekrutan dari Program Honorer ini belum memenuhi kebutuhan riil organisasi, disamping itu karyawan yang dihasilkan masih jauh dari yang diharapkan karena dalam program honorer ini hal yang diutamakan berdasarkan masa kerja dan usia, kualifikasi pendidikan sangat diabaikan. Untuk perbaikan perumusan dan implementasi kebijakan di masa datang, diajukan saran perlunya pemerintah mempersiapkan secara matang terhadap suatu kebijakan yang akan diluncurkan mulai dari persiapan program, sosialisasi, hingga mempersiapkan peraturan yang jelas untuk menghindari timbulnya salah persepsi atau pemahaman dari para aktor pelaksana kebijakan. Disamping itu ke depan dalam perekrutan pegawai hendaknya memperhatikan kualifikasi pendidikan. Sehingga diharapkan kualitas karyawan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan zaman.

The policy of the appointment of employees paid by honorarium as CPNS is a goverment program to solve the problems of these employees. The priority of the appoinment is for those who work as teachers, health officials, those who provide elucidation, and oter technical offisials needed by the government. This program is hoped to solve those problems. This research wants to know the policy’s implementation and different perception among the actors, i.e the government and the target group, in understanding the policy of the appoinment of employees paid by honorarium as CPNS in Kebumen regency. This research uses qualitative method by deep interviewing various key informant and completed with qualitative analysis of the secondary data. The result of the reseach is described and then analyzed or interpreted to find out the answer of the reseach questions. The result analysis shows that there are different perception in understanding PP 48/ 2005 in the implementation of the appointment of employees paid by honorarium as CPNS in Kebumen regency because that regulation is not clear, so there can be different implemantations in every regions and the regulation is changing during the implementation of the program. The policy’s implementation is in accordance with the regulation, but the employees recruited have not fulfilled the rel needs of the organizations. Besides those employees are far from the standard because the are appointed based on working periods and ages, not the education qualification. To improve the policy making and implementation in the future, it is necessary for the gov erment to prepare the policy well, from the program preparation, socialization and implementation, to avoid the misinterpretation of perception or understanding among the actors. Besides, the employees recruitments should consider the educational qualification, so that the employees’ quality will suit the needs.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan,Persepsi,Pengangkatan honorer menjadi CPNS,Policy implementation,perception,the appointment of employees paid by honorarium as CPNS