Dinamika kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pengaruhnya bagi aksesibilitas masyarakat miskin di Kabupaten Boyolali

SURVIVALINA, Ratri S, Prof. Dr. Agus Dwiyanto

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah utama meskipun telah merdeka selama lebih dari enam dekade. Menurut Standar Kualitas Hidup Manusia ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu masalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk meningkatkan standar itu pemerintah sudah meluncurkan program kesehatan bagi masyarakat miskin yang diawali pada tahun 1998 setelah terjadi krisis moneter. Diawali dengan Program JPS BK , kemudian hampir setiap tahun digulirkan berbagai kebijakan program kesehatan bagi masyarakat miskin yang berbeda namanya.Untuk tahun 2008 ini bernama Jamkesmas. Berbagai perubahan kebijakan tersebut mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dari tahun 1998 s/d 2008 dan mengetahui implikasi perubahan kebijakan tersebut dilihat dari aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Boyolali. Sistem kesehatan terdiri dari dua subsistem yaitu subsistem pembiayaan dan subsistem pelayanan. Adanya perubahan kebijakan di bidang pembiayaan akan mempengaruhi bidang pelayanan. Secara teoritis perubahan kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin akan mempengaruhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kinerja pelayanan dapat diketahui dengan berbagai indikator dan salah satunya adalah aksesibilitas. Untuk mengetahui implikasi perubahan kebijakan pembiayaan bagi masyarakat miskin dalam penelitian ini dilihat dari aksesiblitas terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Boyolali Dalam menjawab pertanyaan penelitian digunakan metode kualitatif dengan teknik triangulasi. Secara garis besar ada dua metode yang pergunakan . Yang pertama yaitu melakukan studi literatur (analisis isi dan analisa komparatif) terhadap berbagai kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dikonfirmasikan dengan data primer di lapangan, data sekunder, hasil penelitian yang pernah ada, pendapat pakar dan berbagai publikasi di media massa serta internet. Dengan begitu terdapat gambaran yang jelas mengenai dinamika pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Indonesia sejak Tahun 1998 hingga 2008 serta model model pembiayaan yang dipergunakan . Metode yang kedua menggunakan deskriptif analitik untuk mengetahui implikasi kebijakan di Kabupaten Boyolali. Disini dilakukan penelitian mengenai aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidak konsistenan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan model pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin sehingga membingungkan bagi pelaksana di lapangan.Meskipun begitu pemerintah masih mempunyai komitmen yang tinggi dalam membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nomor 40 tahun 2004 Pasal 17. Namun, bagi masyarakat miskin kebijakan pemerintah sekarang ternyata mampu meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Akses terhadap kepesertaan program selama tahun 2001-2008 meningkat hingga lima kali lipat, sehingga 28,7% masyarakat Boyolali tercakup program ini. Akses terhadap rumah sakit swasta juga sudah terbuka. Kunjungan pada rumah sakit yang bekerjasama dengan PT Askes meningkat 45% - 1000% pada kunjungan rawat jalan, sedang rawat inap sebesar 250% - 1650%. Hambatan akses terhadap pelayanan kesehatan berbiaya tinggi juga sudah terbuka yang terlihat dari diagnosis 10 besar penyakit yang diderita masyarakat miskin yang kebanyakan jenis penyakit kronis yang membutuhkan banyak biaya.

In Indonesia , poverty is still a big problem although had independent for more than six decade. Human Development Index show three important thing should be concern with, that is economic, education and health. In purpose increasing HDI’s Index government have made special program for the poor esspecially after moneter crisis. Beginning with JPS BK, than almost every year the government launch the different name program.Now in 2008 it is called JAMKESMAS.That policy ‘s changes must be influence health services for the community. This research want to know the dynamic of health care financing policy for the poor since 1998 to 2008 and know policy implication that’s shown from poor people accessibility to the health services in Kabupaten Boyolali. Health system is build from health care service sub system and health care financing subsystem. That subsystem were depend each other and influence the health care quality. So that two subsystems are very important. If policy in health care financing changes otomatically influence the heath care service. Health care service could be measured by many indicators, one of this is accessibility.Knowing policy changes implication in this research used accessibility ‘s indikator. To answer my research question, I use qualitatif method with triangulation technic. There are two method I applied. The first one is content analisys and comparative analisys to see the health care financing policy for the poor people that had produced by government then I confirm with primer data, secondary data, another recent research, health care experrt opinion, dan another publication. So I will get the picture of health care financing policy for the poor people more clearly since 1998 to 2008 and the financing models that used. The secondary method is descriptive analitic to know policy implication in Kabupaten Boyolali. In this research I will see poor people accessibility for health care services in Kabupaten Boyolali. My research shown Government inconsistency when decided health care financing policy for the poor people. This policy makes everyone who had to work with this confused. Although, the government have strong comitment to pay health care financing for the poor as it written in Social Security Law Number 40/2004. In the other hand, that government policy can raised poor people accessibility for better health care service. During 2001 to 2008 member of programe raise until five times, so 28,7% Boyolali’s citizens have covered this programe. Accessibility for private hospitals has opened during this programe. Patiens in hospital that have cooperation with PT Askes raise from 45% to 1000% for ambulatory services, and raise 250% to 1650% for stayed services. The barrier health care service for expensive disease has broken by this program shown in the disease that most happen in the hospital. Mostly are cronic disease and diseases that need a lot of money.

Kata Kunci : Pembiayaan pelayanan kesehatan, Masyarakat miskin ,Aksesibilitas, Health care financing, poor people, accessibility.