Pendaftaran pemilih pola de jure dan implikasinya terhadap pemilihan kepala daerah Kota Yogyakarta

PILIANG, Yurnelis, Dr. Agus Pramusinto

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pendaftaran pemilih merupakan salah satu tahapan pelaksanaan pilkada yang harus dilakukan oleh KPUD sebagai penyelenggara. Proses pendaftaran ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilihnya serta daftar pemilih yang akurat dapat diperoleh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konteks dan sustansi perdebatan diantara aktor – aktor pembuat keputusan dalam memutuskan penggunaan pola de facto dan de jure dan peran Depdagri dalam memberikan tafsiran terhadap peraturan tersebut. Selanjutnya juga diteliti tentang implikasi penerapan peraturan yang dikeluarkan KPUD terhadap pelaksanaan pilkada tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang dilengkapi dengan dokumendokumen yang ada. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif untuk kemudian dianalisis dan diinterprestasikan dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa akibat peraturan tentang pemilih menggunakan pola de jure telah menyebabkan bertambahnya jumlah pemilih dalam pilkada Kota Yogyakarta dibandingkan jumlah pemilih pada pemilu tahun 2004 yang mengunakan pola de facto. Hal ini disebabkan bahwa pola de jure akan terkait langsung pada administrasi kependudukan dimana sebagian masyarakat yang memiliki KTP sudah tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta. Implikasi penerapan pola de jure adalah proses pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh PPS tidak bisa menghilangkan penduduk yang tidak factual dari daftar pemilih. Akibat terdaftarnya pemilih yang tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, maka jumlah pemilih bertambah, selanjutnya akan berimplikasi pada anggaran pilkada terutama pada kebutuhan logistik dan biaya operasional TPS. Implikasi lainnya adalah tingkat kehadiran pemilih pada saat pemungutan suara jadi rendah, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya se DIY. Untuk masa yang akan datang, perlu dipikirkan cara melakukan pendaftaran pemilih yang efektif karena pola de jure masih sangat tergantung pada administrasi kependudukan yang memiliki kelemahan, sehingga menimbulkan biaya tinggi dan rendahnya jumlah kehadiran pada saat pemungutan suara. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan coklit dengan pola de facto sehingga pemilih yang terdaftar adalah mereka yang memang bisa hadir pada saat pemungutan suara.

Voter registration was one of Pilkada direction step that had to run by KPU as the executor. The registration process was expected to give a large change to society who had the criterias to use their voice and to get the accuracy of voter list. The purpose of this reseach was to reveal how the context and the essence of debate among the decision maker actors in deciding the use of de facto and de jure patterns, and also the role of Depdagri in giving the interpretation toward the regulation. Next, it was also examined the implication of the regulation application from KPUD toward the direction of pilkada. This reseach employed the qualitative method conducted through deep interview using key informans and completed by documentations. The result of this reseach described describtively then analized and interpreted in order to find the answer of the reseach questions. The result of this reseach showed that the impact of voter regulation using de jure pattern caused the increasion of voters quatity in pilkada Yogyakarta city compared the voter quatity in 2004 general election using de facto pattern. It was resulted from the de jure pattern that had direct relationship toward inhabitant administration where most society who had ID did not live in Yogyakarta city anymore. The implication of the implementation from de jure pattern was the fitting process and reseach that conducted by PPS could not eliminate the non factual inhabitant from the voter list. The effect of the registered voters who did not live in Yogyakarta city made the voter increased. It had a further implication to the pilkada budget especially to the logistic needs and TPS operational cost. The other implication was the decrease of voter presentation in the voice counting compared to the other districts in DIY. For the next future, it was needed a plan to do voter registration effectivelly because the de jure pattern was still depended on the inhabitant administration which had weaknesses that resulted high cost and the decrease of presentation quantity in the voice counting. One solution was giving auhority to KPU to do coklit using de facto pattern so that voter who registered were those who were able to attend the voice counting.

Kata Kunci : Pilkada,Voter regristation,De jure pattern,pilkada, voter registration, de jure pattern