Kebijakan Babel cerdas 2011 dalam wajar dikdas 9 tahun :: Studi tentang implementasi kebijakan pada bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

WIDOWATI, Yuyun Tri, Prof. Dr. Sofian Effendi

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pembangunan pendidikan adalah merupakan salah satu investasi sumber daya manusia (SDM) yang dapat memacu daya saing bangsa di era global. Sebagai investasi produktif, pendidikan dinilai dapat meningkatkan kualitas SDM sebagai faktor pendukung utama untuk meningkatkan produktivitas nasional di berbagai bidang dan sektor pembangunan. Tantangan ini tidak saja muncul dari sisi ukuran, kemampuan dalam mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 3 (tiga) pilar kebijakan yang menjadi tema pokok pembangunan pendidikan, tetapi juga muncul dari bagaimana suatu kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan, di mana sangat penting bahwa program (terutama kebijakan yang bersifat topdown) yang bersifat operasional harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Penelitian kebijakan yang menggunakan metode kualitatif ini, pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimplementasikan Kebijakan Babel Cerdas 2011 serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Data penelitian dijaring melalui wawancara dengan sejumlah key informan/ informan, baik yang terlibat langsung dalam pembuatan dan penyusunan program, maupun yang akan menjadi pelaksana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, LPMP Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pusat Statistik Kepulauan Bangka Belitung, dan website: www.depdiknas.go.id. Dari analisis data yang ditemukan bahwa secara umum kesiapan operasionalisasi program Babel Cerdas 2011 khususnya pada bidang pendidikan dasar terkait Wajar Dikdas 9 Tahun adalah sebagai berikut: 1) dari standar dan sasaran, maka hasil capaian pembangunan pendidikan dasar di provinsi ini berdasarkan 3 pilar kebijakan nasional pendidikan, adalah: pemerataan pendidikan; (a) pada jenjang SD/MI standar ideal seharusnya 100, berarti nilai 89,97 belum merata, karena masih ada kesenjangan sebesar 10,03, (b) untuk jenjang SMP/MTs, capaian 85,78, maka masih terdapat kesenjangan sebesar 14,22. Sementara bila diukur dari norma nasional (65), maka hasil capaian untuk jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs sudah merata, namun menurut standar nasional belum merata; mutu pendidikan; (a) pada jenjang SD/MI standar ideal seharusnya 100, capaian nilai 33,0, ini berarti kesenjangan dalam SD/MI sebesar 67,0; (b) pada jenjang SMP/MTs, dengan capaian 60,52 maka masih terdapat kesenjangan sebesar 39,48. Apabila diukur dari norma nasional (75), maupun standar nasional (100) maka hasil capaian mutu baik pada jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs belum bermutu. Pencapaian efisiensi internal; (a) pada jenjang SD/MI hasil capaian koefisien efisiensi 97,90, ini berarti telah mencapai 97 persen, berarti masih ada kesenjangan sebesar sekitar 3 persen, (b) pada jenjang SMP/MTs, dengan capaian 96,78 maka capaian koefisien efisiensi adalah 96 persen, berarti masih terdapat kesenjangan sebesar sekitar 4 persen. Maka bila diukur dari norma nasional (90), maka hasil capaian mutu baik untuk jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs sudah efisien namun bila dilihat dari standar nasional (100) belum efisien; 2). Dilihat dari bagaimana kebijakan diimplementasikan, implementasi kebijakan dan program Babel Cerdas 2011 ini mendapat kendala karena belum diturunkan sesuai dengan sekuensi implementasi kebijakan, sehingga menyulitkan dalam program aksi; 3) program tidak berjalan dengan baik karena belum dipahaminya kebijakan/program oleh pelaksana disebabkan koordinasi yang merupakan alat komunikasi antar-organisasi tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka direkomendasikan agar dilakukan pemenuhan terhadap syarat implementasi sesuai dengan sekuensi implementasi kebijakan, serta memastikan tujuan program didefinisikan dan dikomunikasikan secara jelas sehingga dapat dipahami baik oleh individu pelaksana maupun organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.

Education development is one of the efforts in human resources investments to accelerate the nation capasity to compete among others in a global era. As a productive investment, education is honored to be an avenue for human resources development effort as a main factor to gain national productivity in various development fields and sectors. The threat rises not only from size aspect related to the capacity of achieving determined standards and goals through three pillars of policy made as a main theme of education development, but also rises from how the policy can be made being able to implement, in which operational programs, mainly in top-down policies, should be easily understood and implemented by the implementing staff. This study uses a qualitative method with a purpose of describing how the Provincial Government of Bangka-Belitung Islands did implement the policy of Babel Cerdas 2011 as well ass what obstacles it faced in terms of attaining goals determined in the policy. Data of the study are collected by using interviews with some key informants that are involved in making and arranging the program and in implementing it at the provincial and regency or municipal levels. Moreover, researcher also conducts an analysis on secondary data obtained from the Office of Education in the Provincial Government of Bangka-Belitung Islands, LPMP of Bangka-Belitung Islands, and the Central Statistical Bureau of Bangka Belitung, and official website: www.depdiknas.go.id Based on the data analysis collected, it can generally be known that the readiness of operating the Babel Cerdas 2011 Program, especially in the domain of elementary education closely related to the ‘Wajar 9 Tahun’ program: 1) From the standards and goals, it can be known that the performance of education in elementary educational development programs at provincial level are measured on the base of three pillars of the policy of national education, i.e. the equity and equality of schooling opportunities: (a) at a level of the Primary School (SD/MI) with the ideal standard of performance of 100, the score of achievement was 89.97, meaning that it was not evenly distributed yet due to the fact that there was still a gap of 10.03; (b) at a level of Junior Secondary School (SMP/MTs), the score was 85.78 due to the fact that there was still a gap of 14.22. While if measured on the base of the national norm of 65, the performance for both the SD/MI levels and the SMP/MTs levels were distributed evenly, but according to the national standards they were not evenly distributed; the education quality improvement; (a) at the SD/MI levels, the performance is 100 and the score was 33.0, meaning that the gap in the SD/MI levels was 67.0; (b) at the SMP/MTs levels, the score was 60.52 due to the fact the there was still a gap of 39.48. If measured from the national norm of 75 as well as the national standards of 100, education at the SD/MI and the SMP/MTs levels could be said to be not quality yet. The education efficiency: (a) at the SD/MI levels, the performance in efficiency coefficient was 97.90, meaning that the score was 97 percents due to there was still a gap of 3 percent, (b) at the SMP/MTs levels, the score was 97.78 and the performance of efficiency coefficient was 96 percent due to the fact that there was still a gap of 4 percent. If measured from the national norm of 90, the performance both for the SD/MI levels and the SMP/MTs levels could be said to be efficient, but if viewed from the national standard of 100, it was not efficient yet; 2) Viewed from how the policy has been implemented, it can be said that implementation of the Babel Cerdas 2011 policy and program has encountered obstacles because it were not implemented well in accordance with the sequence of policy implementation, making the action program very difficult to implement; (3) the program cannot be implemented well because the underlying policy were not understood yet by the implementing staff due to the poor inter-organizational coordination. Based on the findings, it can be recommended that the Government should seek to meet the requirements of implementation according to the sequence of the policy implementation as well as to assure the goals of program can be defined and communicated obviously so it can be understood well by both implementing staff and organizations involved the performance of tasks.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Kebijakan pendidikan nasional, Program wajar, Policy implementation, the Policy of National Education, the ‘Wajar 9 Tahun’ program.