Evaluasi kebijakan kesejahteraan dalam kaitan peningkatan kinerja pegawai negeri sipil di Pemkot Tarakan

YONSEP, Prof. Dr. Warsito Utomo

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Adanya gaji yang sedikit serta tunjangan kesejahteraan yang tidak memadai ada kecenderungan PNS mencari sumber lain yang terkadang menghalalkan segala cara sehingga terjadi maladmintrasi yang mempengaruhi kinerja mereka. Pada akhirnya membawa ke dalam kondisi tidak tercapainya sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan cita-cita Good Governance. Tidak tercapainya keadaan ini membawa pada kondisi pelayanan yang buruk pada masyarakat. Diperlukan adanya tinjauan khusus terhadap kesejahteraan pegawai negeri sipil khususnya pegawai negeri sipil Pemkot Tarakan yang diharapkan mampu mencapai kinerja PNS ke arah Good Governance sehingga pelayanan yang baik dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap Walikota Tarakan, Kepala Bapeda, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan 62 PNS Pemkot Tarakan serta 50 responden yang terdiri dari masyarakat pengguna pelayanan. Kebijakan Kesejahteraan akan diukur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2007 tentang Peraturan gaji PNS. Kinerja akan diukur dari Pelayanan, kemampuan, ketrampilan serta waktu pelayanan dan biaya pelayanan. Motivasi PNS kota Tarakan akan diukur dari tingkat kepuasan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa dari segi motivasi dan kinerja pegawai Pemkot Tarakan sudah baik, namun dalam hal pemberian kesejahteraan bagi PNS Kota Tarakan ada sebagian menyatakan saat ini gaji dan kompensasi belum mencukupi untuk memenuhi biaya hidup di Kota Tarakan. Untuk itu kebijakan kesejahteraan dalam hal peningkatkan motivasi dan kinerja disarankan kepada pemerintah Kota Tarakan untuk mengevaluasi kebijakan serta membuat kebijakan baru mengenai pemberian kesejahteraan kepada Pegawai negeri sipil di Kota Tarakan yang berdasarkan pada kinerja pegawainya dan tidak berdasarkan Jabatan, golongan pangkat, tetapi didasarkan atas beban kerja dan prestasi pegawai negeri sipil.

Small salary and lack of social security make the public servants tend to find another source of income often by any means which worsen their work performance that is maladministration, bad public service, not professional human resource as expected for Good Governance. It needs special review on social security of public servants especially public servants of Tarakan City, so that the work performance would be better toward Good Governance and at the end good public service. The research used qualitative method by data collecting techniques such as interview, observation, and documentation on The Mayor of Tarakan, the chief of Bapeda, Office Head, Department Head, Section Head, 62 public servants of City Government of Tarakan and 50 respondents of the public service users. Social security policy is measured by the existing regulation such as Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 , 2007 on public servant salary while work performance is measured by service, ability, skill, service time and cost of service. The motivation of public servants of Tarakan City is measured by the degree of satisfaction. The research concludes that the motivation and the work performance of Tarakan City employees are good, but for social security, some says that the current salary and allowances are not enough to meet living cost in Tarakan City. Therefore, social security policy for enhancing motivation and work performance should be evaluated by the City Government of Tarakan. The new policy giving appreciation should be based on work performance rather than only position or rank.

Kata Kunci : Kebijakan kesejahteraan, Motivasi dan kerja, social security policy, motivation and work performance.