Implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan sosial permanen di Kabupaten Gunungkidul :: Pelayanan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar oleh organisasi sosial

SHOIMAH, Zulaifati, Prof. Dr. Muhadjir Darwin

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Perkembangan penduduk lanjut usia (lansia) dari tahun 1980 sampai saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan kenaikan. Kecenderungan menuju gejala populasi penduduk tua (ageing population) tentunya akan berimplikasi dengan masalah keperawatan atau perlindungan lansia itu sendiri. Perlindungan sosial tradisional yang dilaksanakan oleh keluarga dan masyarakat mengalami penurunan. Penyebabnya antara lain karena industrialisasi dan urbanisasi yang saat ini sedang berlangsung serta akibat krisis ekonomi dan disfungsi institusi-institusi sosial yang lebih banyak mengurus dan disibukkan kepentingan internalnya masing-masing. Untuk mengembalikan peran pemerintah sebagai penyelenggara dan pengembang sistem jaminan sosial, serta untuk memacu kembali peran aktif lembaga-lembaga sosial maka mulai tahun 2003 pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial berupa Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial (di antaranya adalah lanjut usia terlantar). Jaminan sosial tersebut berupa uang atau barang atau rujukan kesehatan sesuai kebutuhan penerima pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Kesejahteraaan Sosial Permanen (BKSP) di Kabupaten Gunungkidul. Sasaran penyantunan BKSP di Kabupaten Gunungkidul diprioritaskan bagi lanjut usia terlantar, karena populasi lanjut usia terlantar cukup tinggi sedangkan jaminan kesejahteraan sosial bagi mereka masih sangat minim. Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sosial adalah pengelolaan dana stimulan pemerintah sebagai sumber dana penyantunan dan penyantunan kepada kelompok sasaran. Pengelolaan dana stimulan melalui usaha ekonomi produktif berupa penyewaan becak, pengolahan aneka makanan/camilan dan pinjaman modal dengan bunga lunak. Prioritas pemanfaat usaha ekonomi tersebut adalah rumah tangga miskin yang potensial untuk diberdayakan. Sedangkan kegiatan penyantunan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan kelompok sasaran penyantunan sejumlah 80 orang. Sampai pertengahan Tahun 2008 penyantunan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif dilaksanakan dengan lancar. Hal tersebut ditunjukkan dengan perkembangan modal usaha dan rutinitas kegiatan penyantunan setiap satu bulan sekali. Faktorfaktor yang mendukung pelaksanaan BKSP adalah komunikasi dan koordinasi antara pelaksana dengan pemerintah dan masyarakat sasaran program. Di samping itu sumber daya berupa manusia, dana, sarana prasarana dan sumber daya alam ikut pula menentukan keberhasilan program ini. Faktor lain adalah sikap xviii mental yang baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BKSP. Adapun faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan BKSP adalah sikap pelaksana program. Kearifan lokal yang tercermin dalam modal sosial berupa kepedulian sosial yang tinggi terhadap permasalahan sosial di sekitarnya merupakan sarana utama yang dapat menjamin kesinambungan program dibanding dengan modal finansial. Di samping keterbatasan dana penyantunan, kendala pelaksanaan BKSP di Kabupaten Gunungkidul adalah adanya beberapa anggota UEP yang terlambat membayar pinjaman sehingga penyantunan bagi kelompok sasaran menjadi terganggu. Namun dengan pendekatan-pendekatan sosial dari pelaksana kepada anggota pemanfaat UEP BKSP serta kesungguhan dan kreatifitas pelaksana yang dapat mencari akses berbagai sumber-sumber dana dari pihak lain (swasta, yayasan dan masyarakat), sehingga dapat mengurangi kendala pelaksanaan BKSP.

The growth of ageing population in Indonesia tends to increase since 1980. This trend causes some problems related to their nursing and their security. Social security, which is usually done by the family and the society, now inclines because of the industrialization and urbanization, the economic crisis and the social institutions do not function properly as they are busy with their internal problems. To return the rule of the government as the executor and the promoter of social security, and to push the rule of the social institutions, the government makes a policy, i.e. BKSP (Permanent Social Welfare Assistance), in order to give social security to those who have social problems, such as the neglected old people. This Social Security may be in the forms of money, goods, or health referral, depends on what the service receivers need. This research aims to study the policy implementation of BKSP in Gunungkidul Regency. BKSP is prioritized for the neglected old people because there are many neglected old people and they usually have minimum social welfare security. The activity, done by the social institutions, consists of managing the assistance fund from the government and then distributes them to target group through economic and productive activities, such as “becak” renting out, catering and capital loans. This fun is distributed to about 80 poor families and is done once a month. Until the middle of 2008, the activity of social assistance and the management runs well, shown by the growth of the capitals. It is also regularly done once a month. Some factors that make the implementation of BKSP successful are : (1) there are good coordination and communication among the executor, the government, and the society as the target group; (2) there are some resources, like human resource, money, means, and natural resources; (3) good mental attitude of those who are involved in the implementation (i.e. the social organization as the organizer of UEP, the assistance executor, and the receiver of UEP). The most important factor that make the implementation of BKSP successful is the good mental attitude of the social organization as agent of implementation of BKSP. They have a capital social and they have creativity to get the access to the sources of assistance fund. The limited assistance fund is the problem in implementing BKSP in Gununugkidul Regency. Some UEP members who are often late in paying their interests is another problem because they make the social assistance won’t go along smoothly. These can be reduced by social approach to the UEP members so that they will pay their interests smoothly and the creativity of the UEP executor to get the access to the sources of assistance fund, either from private institutions, foundations, or society.

Kata Kunci : BKSP,Lanjut usia terlantar,Organisasi sosial,Social assistance (BKSP),neglected old people,Social Organization