Adopsi nilai pemberdayaan perempuan dalam pengisian formasi jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Sleman

NEGARA, Bhibid Nuliarta Abdi, Prof. Dr. Muhadjir Darwin

2008 | Tesis | S2 Magister Adminstrasi Publik

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu bangsa Indonesia saat ini melakukan langkah-langkah penataan kembali di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaan. Pembangunan sumber daya manusia termasuk pada pembangunan pemberdayaan perempuan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) atau sering disebut kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan mustahil akan terlaksana apabila masih terdapat bias gender termasuk pada organisasi publik seperti lembaga birokrasi. Jabatan struktural dalam birokrasi merupakan salah satu area jabatan publik yang bisa sebagai indikator nilai kesetaraan gender telah diadopsi di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana kualitas kesetaraan gender dalam manajemen kepegawaian pada Pegawai Negeri Sipil non fungsional dan bagaimana peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam adopsi nilai pemberdayaan perempuan pada pengisian formasi jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan induktif. Analisis ini diterapkan dengan berlandaskan pada kerangka konseptual melalui pengamatan gender (gender scan) pada manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil non fungsional di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dipengaruhi oleh 5 variabel yaitu kebijakan, kepemimpinan organisasi, kualitas SDM (pendidikan), mekanisme pengarusutamaan gender dan kultur organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil non fungsional di Pemerintah Kabupaten Sleman masih bias gender. Walaupun dari segi kebijakan yang ada menunjukkan adanya netral gender dan bahkan ada kebijakan yang berfungsi sebagai pengontrol kesetaraan gender, namun dari sisi kepemimpinan organisasi, kualitas sumber daya manusia (pendidikan) masih bias gender. Kemudian mekanisme pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh sub bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bina Sosial dengan keterbatasan wewenang karena masih pada level esselon IV selama ini juga belum maksimal. Kultur organisasi yang ada menunjukkan kuatnya pengaruh budaya patriarki pada manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil non fungsional ini. Disamping itu perempuan belum memperoleh kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan struktural karena ada pertimbangan suatu jabatan tertentu lebih cocok untuk pegawai laki-laki atau untuk pegawai perempuan. Walaupun upaya kesetaraan gender telah dilakukan, namun hal ini belum membawa hasil yang maksimal. Ini disebabkan karena pengaruh budaya patriarki yang masih kuat, sehingga peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam adopsi nilai pemberdayaan perempuan pada pengisian formasi jabatan struktural ini sangat besar.

National development is continual development effort network covering all public life aspect, nation and state to execute duty realizes purpose of national as formulated in opening of Constitution 1945. For the purpose Indonesian Nation now does settlement stages;steps to return in management area of natural resources, human resource, environment, and institution. Development of human resource is including at development of enableness of woman addressed to increase quality of human resource without differentiating gender (men and also woman) or often is called as equivalence gender. Impossible woman enableness will be executed if still there is diffraction gender is including at public organization like bureaucracy institute. Structural position in bureaucracy is one of public position area which able to as equivalence value indicator of gender has been adopted in Indonesia. This research tries sees how quality of equivalence of gender in management of officer at Functional non Civil Public Servant and how the role of Consideration Agency of Position and Rank in adopting woman enableness value at admission filling of formation of structural position in the Government of Sleman Regency. In this research writer applies qualitative descriptive research method, with inductive approach. This analysis applied with base at conceptual framework passed observation gender (gender scan) at management of Functional non Civil Public Servant officer in the Government of Sleman Regency influenced by five variable that is policy, organization leadership, quality of human resource (education), mechanism majors gender and organization culture. Result of research indicates that management of Functional non Civil Public Servant officer in the Government of Sleman Regency still deflecting gender. Although from the angle of the policy shows existence of neutral of gender and even there are functioning policy as equivalence controller gender, but from organization leadership side, quality of human resource (education) still deflecting gender. Then mechanism majors gender executed by Enableness Sub Units of Woman and Constructs Social with limitation of authority because still at level esselon IV till now also has not maximum. The organizational culture shows strong of culture influence patriarki at management of This functional non Civil Public Servant officer. Side that is woman has not got the opportunity is the same in occupying structural position because there are consideration a more certain position suited for men officer or woman officer. Although equivalence effort of gender has been done, but this thing has not brought maximum result. This caused by culture influence patriarki which still be strong, so that the role of Consideration Agency of Position and Rank in adopting woman enableness value at admission filling of formation of this very big structural position.

Kata Kunci : Kesetaraan gender,Jabatan struktural,equivalence of gender, structural position